INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) 50 persen kehadiran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Polda Metro Jaya menyebut dampak WFH mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 5 persen.
"Kemarin kalau hitungan itu 5 persen turun," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).
Baca Juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Pengendalian Polusi Udara Jabodetabek, Mulai WFH hingga Aturan Kendaraan
Jika mengacu data dari Dinas Perhubungan, Kombes Latif menyebut perbedaan data tidak jauh berbeda dengan data polisi.
"Kata Dinas Perhubungan itu waktu 50 persen WFH kemacetan turun indeksnya sampai dengan 4 sampai 5 persen," ungkap Latif.
Baca Juga: Menaker Ida: WFH untuk Pekerja Jakarta Terkait Polusi Udara Masih Didiskusikan
Terapkan WFH ASN
Dalam penanganan polusi udara di Jakarta, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.
WFH diberlakukan dengan kehadiran 50 persen pegawai.
Kebijakan ini berlaku sejak 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023, untuk para ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.
Writer: Putri Surya Ningsih
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: