Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebut pihaknya bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan berkomitmen menutup ruang pungutan liar (pungli) di seluruh layanan publik.
"Di sini selalu ada ruang, kami sebutnya greed atau keserakahan, muncul potensi pungli. Kami ingin sama-sama pastikan bahwa di Jakarta terbebas dari pungli itu," kata Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/11) dikutip dari ANTARA.
Upaya menutup ruang pungli itu dilaksanakan salah satunya melalui penandatanganan Komitmen Bebas Pungli 2021 dari Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Kejaksaan Tinggi yang disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Baca juga: Disdikbud Sebut Ada 2.313 Siswa Putus Sekolah di NTB, Pilih Bekerja Hingga Nikah
Anies menyebut jajaran yang tersebar pada enam kota dan kabupaten di DKI juga memiliki kesamaan komitmen untuk memberantas pungli atau korupsi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan sebelumnya pihaknya menerapkan digitalisasi sehingga layanan publik dilakukan secara transparan dan menekan potensi pungli.
Sedangkan dari sisi petugas di lapangan, Anies mengungkapkan para personel mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga optimistis dapat menutup potensi pungli.
"Komitmen ini kami lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kota ini terbebas dari pungli, mudah-mudahan ini akan memberikan ketenangan di dalam urusan dengan pemerintah," ucap Anies.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mencanangkan provinsi bebas pungli terutama pada sektor layanan publik.
"Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," tutur Anies.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: