Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan memiliki catatan terkait Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda dimaksud, Senin (9/8).
Di sisi lain, ia mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan harus merencanakan pembangunan perbaikan jalan rusak dan berlubang. Tak hanya itu saja, dinas terkait juga diminta lebih kreatif dalam menerima pengaduan masyarakat.
"Dinas PU Medan harus kreatif untuk menerima pengaduan warga terkait jalan berlobang atau buat aplikasi pengaduan tentang itu," tuturnya kepada Indozone, Selasa, (10/8/2021).
Selain itu, ia juga mengingatkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tentang program penebangan pohon dan penggalian parit. Ia meminta dinas terkait agar memberikan pengelolaan itu diberikan kepercayaannya kepada kecamatan.
"Karena kecamatan dan kelurahan selalu menjadi tempat keluhan dan disalahkan oleh warga tentang sampah dan penggalian parit," katanya.
Kemudian ia juga menyonggung terkait permasalahan keuangan, dikatakannya, Pemko Medan harus optimis bisa meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih kreatif dan inovatif menggali dan meningkatkan pendapatan meskipun pandemi Covid-19 masih berkepanjangan.
"Masih banyak pembangunan di Kota Medan dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan fungsi ruang yang mengakibatkan sulitnya melakukan normalisasi terhadap drainase dan masih banyak bangunan tidak memiliki IMB," pungkasnya.
Tidak sampai di situ saja, ia katakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti persoalan lingkungan hidup Medan Utara. Baik dari sisi ekonomi sosial hingga budaya. Bahkan tentang angka kemiskinan, dan pendidikan, Ruang Terbuka Hijau serta kesehatan.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: