Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam satu tahun lebih banyak memunculkan kebijakan yang negatif, dibandingkan positifnya.
“Masih banyak minusnya, dari pada plusnya. Banyak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat,” ucap Ujang kepada Indozone, Selasa (20/10/2020).
Salah satu kebijakan yang dianggapnya tidak berpihak kepada rakyat adalah merevisi Undang-Undang KPK, UU Corona Nomor 2 Tahun 2020, kenaikan iuran BPJS, dan yang terakhir disahkannya UU Cipta Kerja.
“Dengan dilumpuhkan dan dibunuhnya KPK dengan merevisi UU KPK, maka penegakan hukum makin compang-camping dan enggak jelas,” ungkapnya.
Menurut Ujang, hukum akhirnya bisa dikendalikan oleh eksekutif dan legislatif. Pasca revisi UU KPK, KPK tak garang lagi, dan ia menilai kini tak ada ketua anggota DPR yang ditangkap, ketua umum dan sekjen partai yang ditangkap, tak ada menteri yang ditangkap.
Lebih lanjut, Ujang juga menilai bahwa demokrasi di Tanah Air mengalami kemunduran. Saat ini, demokrasi hanya sebatas di atas kertas, serta hanya untuk kaum elite dan bukanlah ditujukan kepada rakyat.
“Masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap. Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap. Demokrasi mengalami kemunduran, dan yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi. Tapi oligarki dan politik dinasti,” tutup Ujang.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
