INDOZONE.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Bandung Raya mulai dijalankan secara terstruktur mulai 2026, dengan fokus utama pada pengelolaan tata ruang dan pembangunan bendungan.
Dedi mengatakan langkah pertama adalah mengembalikan tata ruang ke fungsi alam, termasuk memperbanyak ruang hijau dan membatasi pembangunan di wilayah resapan air.
“Tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alam. Ruang hijau harus diperbanyak, meskipun pasti ada reaksi dan kemarahan karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat,” ujarnya dikutip Rabu (10/12/2025).
Penghentian Alih Fungsi Lahan
Pemprov Jabar akan menghentikan praktik alih fungsi perkebunan teh atau kawasan hutan menjadi perkebunan sayur seperti kentang. Menurut Dedi, aktivitas tersebut mengurangi daya ikat tanah dan memicu sedimentasi menuju Sungai Citarum.
“Mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” tegasnya.
Baca juga: Puting Beliung Terjang Coblong, 33 Rumah Warga di Kota Bandung Rusak
Selain penataan tata ruang, Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar menyiapkan pembangunan bendungan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, untuk menahan aliran sungai di wilayah hulu. Infrastruktur ini disebut sebagai solusi pengendalian banjir jangka panjang.
“Ini sebagai salah satu solusi pengendalian banjir jangka panjang,” ujarnya.
Dedi menilai penanganan banjir Bandung Raya membutuhkan kerja besar, yang mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, penataan tata ruang baru, rehabilitasi kawasan pegunungan, serta pemulihan danau-danau alami yang telah berubah menjadi kawasan permukiman atau bisnis.
Ia menekankan perlunya sinergi antara Pemprov Jabar dan pemerintah daerah di Bandung Raya dalam mengembalikan tata ruang ke fungsi alam.
Kerusakan Hulu Jadi Faktor Utama
Banjir yang berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh kerusakan kawasan hulu seperti Ciwidey dan Pangalengan. Dedi menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung, terkait praktik alih fungsi lahan yang memperburuk limpasan air.
Baca juga: Sesar Lembang Menggeliat, Jawa Barat Diguncang 5 Gempa Sehari
"Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampaknya. Semoga pelaku perusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” katanya.
Selain alih fungsi menjadi perkebunan sayur, Dedi menyoroti maraknya kawasan wisata yang mengubah daerah resapan menjadi bangunan permanen. Banyak permukiman juga masih berdiri di sepadan sungai, sehingga memperparah rendaman air saat debit hujan meningkat.
Program penanganan banjir Bandung Raya akan dilakukan setelah penanganan banjir di Karawang, Bekasi, dan sebagian Kabupaten Bogor selesai. Dedi menekankan bahwa penataan tidak dapat ditunda, meski sering memicu resistensi di lapangan.
"Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Pada musim kemarau penataan akan memicu reaksi, tetapi ini harus ditempuh,” ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA