Polemik IUP di Kawasan Raja Ampat, Pakar Energi Beberkan Fakta-faktanya

Tempat foto pada Destinasi wisata Geosite Kabui yang bisa disebut batu pensil oleh masyarakat kabupaten Raja Ampat. (ANTARA/Ernes Broning Kakisina)

INDOZONE.ID - Izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua, belakangan ini tengah menjadi sorotan hingga menuai kritik terhadap pemerintah. 

Pakar energi menyebut kritik kepada pemerintah mengenai IUP, salah alamat. Bahkan, dibeberkannya fakta mengenai IUP Raja Ampat itu sendiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah menghadiri Human Capital Summit di Jakarta, Selasa (3/6/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Pakar energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan faktanya bahwa IUP di kawasan Raja Ampat, Papua, sudah lama terbit bahkan sejak 1970-an. 

Hal tersebut juga senad, seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Ekowisata Raja Ampat Terancam Tambang, Pakar UGM Desak Penegakan Hukum Lingkungan

"Apa yang dikatakan Pak Bahlil itu benar kalau misalkan IUP itu memang sudah lama dan dia hanya menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini sedang dia lakukan," kata Ira, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (15/11/2025).

"Dia bilang kan kalau IUP itu seolah-olah menyerang saat dia menjabat. Padahal IUP itu kan sudah lama," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat kritik atas penerbitan IUP Raja Ampat diarahkan ke Bahlil, dalam hal ini pemerintah. 

Padahal, menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan tata kelola tambang di Indonesia. Itu dibuktikan dibuktikan dengan penertiban sejumlah IUP di kawasan Raja Ampat oleh pemerintah.

Ira kemudian membahas terkait pemerintah yang mencabut empat dari lima IUP di Raja Ampat. Menurut Ira, langkah tersebut, selain menunjukkan keseriusan perbaikan tata kelola, juga membuktikan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. 

"Ya kalau ada pencabutan tentu memenuhi harapan banyak warga, masyarakat yang berharap sangat luas bahwa izin kelola tata kelola tambang itu dicabut. Dengan melakukan itu, berarti kan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengapresiasi permintaan warganya. Dan ya itu juga tentu dengan tata kelola tambangnya juga berarti ada perbaikan," ungkapnya.

Baca juga: Respons Kapolri soal Dugaan Tindak Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat

Di sisi lain, ekonom Universitas Persada Bunda Indonesia, Riyadi Mustofa, juga mengamini bahwa IUP Raja Ampat terbit sudah sejak lama termasuk sebelum Bahlil menjabat. Sebab, sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan penerbitan IUP berada di tangan pemerintah daerah, provinsi dan pusat dan baru setelah aturan itu terbit, kewenangan sepenuhnya dipegang oleh pusat.

Riyadi menyebut pemerintah juga telah melakukan evaluasi terhadap semua IUP, khususnya yang ada di Raja Ampat, pasca aturan itu muncul. 

Jika saat ini masih ada perusahaan tambang yang masih beroperasi di Raja Ampat, dia menilai itu karena perusahaan sudah memenuhi syarat. 

"Kalau semua peraturan ditaati secara hukum tidak ada masalah. Permasalahan timbul ketika tidak sesuai dengan dokumen amdal karena dokumen itu konsekuensi hukum. Yang taat lanjut dan keberlanjutan itu memberikan kepastian hukum. Karena kalau sudah keluar persetujuan lingkungan, berarti legal. Masyarakat juga terlibat dalam proses amdal melalui konsultasi publik dan penilaian komisi," kata Riyadi. 

Sementara itu, pakar komunikasi publik dari Universitas Riau, Chelsy Yesicha, mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menertibkan IUP, terlebih  kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola tambang sempat goyah usai framing negatif terhadap pertambangan di Raja Ampat. 

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DIY Dukung Penuh Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat: Jangan Biarkan Itu dirusak!

Namun, ia menyebut langkah pemerintah menertibkan IUP sudah on the track dalam menumbuhkan kepercayaan publik atas tata kelola pertambangan di Indonesia. 

"Saya rasa salah satunya itu (menumbuhkan kepercayaan masyarakat). Kita perlu waktu untuk mengembalikan kepercayaan. Masyarakat sudah tahu dengan budaya-budaya pemerintah, retorika dan janji pemerintah. Untuk mengembalikan itu memang perlu waktu dan kehati-hatian," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, rapat kerja Komisi XII DPR RI pada 11 November 2025 membahas terkait IUP di kawasan Raja Ampat. Menteri ESDM Bahlil sebelumnya menegaskan IUP di Raja Ampat tidak ada hubungan dengan dirinya.

Dalam rapat kerja itu, dia bahkan menegaskan Kementerian ESDM di masa kepemimpinannya justru bertindak tegas dengan mencabut empat IUP. Sebab, ditemukan berbagai pelanggaran administrasi dan lingkungan pasca melakukan kunjungan langsung ke lapangan.