Pemerintah Targetkan 300 Ribu Keluarga Graduasi dari Program PKH pada 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

INDOZONE.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dapat graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

“Tahun depan kita punya target kira-kira di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat yang mudah-mudahan nanti bisa naik kelas,” ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Pada tahun ini, tercatat 77 ribu KPM telah berhasil graduasi dari PKH.

“Pada tahun ini sebanyak 77 ribu keluarga yang sudah graduasi, naik kelas,” tambahnya.

Saifullah menjelaskan bahwa keluarga yang telah graduasi dari program bansos akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Baca juga: 77 Ribu Keluarga Graduasi dari Program Keluarga Harapan Sepanjang 2025

Program tersebut bertujuan untuk mencetak keluarga mandiri dan berdaya secara ekonomi, sehingga mereka dapat keluar dari siklus ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada tahun 2029.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Baca juga: Kabar Gembira, 33 Ribu Pendamping Keluarga Harapan Bakal Diangkat Jadi ASN

Saat ini tercatat 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa, dan lebih dari 96 juta warga telah mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.

Selain itu, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapat akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, serta mendorong transformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif.