Koalisi Masyarakat Sipil: MBG yang Tidak Aman dan Tidak Adil Ancaman terhadap Visi Besar Bangsa

Ilustrasi MBG. (ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)

INDOZONE.ID - Konfederasi Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia menilai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki titik kritis. 

Program yang seharusnya menjadi wujud keberpihakan negara terhadap anak-anak dinilai justru menimbulkan risiko sistemik yang membahayakan kesehatan dan masa depan mereka.

“Ketika anak-anak keracunan, dipaksa makan makanan yang tidak layak, atau diperlakukan sebagai objek distribusi tanpa perlindungan, maka kita sedang gagal sebagai bangsa,” demikian pernyataan konfederasi dalam siaran pers bersama yang tertanggal, Selasa (1/10/2025).

Konfederasi menegaskan, kualitas generasi emas Indonesia 2045 tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

Baca juga: Ini Luka yang Ditemukan di Jasad Terapis Wanita Tewas di Jaksel

Karena itu, asupan makanan sehat dan bergizi setiap hari menjadi faktor kunci.

“MBG yang tidak aman, tidak adil, dan tidak transparan adalah ancaman langsung terhadap visi besar bangsa,” tulis konfederasi.

Sejumlah perwakilan lembaga konsumen memberikan kritik sekaligus usulan perbaikan.

Siti Mulyani dari Lembaga Konsumen Yogya, menyebut evaluasi program tidak hanya dilakukan pada mekanisme distribusi, tetapi juga pada penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah Terapkan 3 Sertifikasi Cegah Kasus Keracunan MBG

“Kompensasi untuk sekolah yang tidak mendapatkan MBG adalah dengan memberikan edukasi atau meningkatkan literasi anak-anak tentang makanan sehat,” ujarnya.

Menurutnya, anak-anak tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek, melainkan perlu menjadi subjek dengan berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya.

Hal senada disampaikan Aryanto dari Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSSBIK) Lampung. Ia menilai Indonesia bisa belajar dari Jepang dan Korea Selatan. 

“Konsep MBG mestinya dapat mencontoh Jepang dan Korea Selatan, di sana MBG dikelola oleh masing-masing sekolah dengan dapur khusus yang mengolah makanan. Siswa hanya membawa wadah dan alat makan sendiri dari rumah,” kata Aryanto.

Baca juga: Peringati Hari Batik Nasional, Salah Satu Hotel di Solo Bentangkan Kain Batik Ukuran 20x7 Meter

Adapun Saktya Rini Hastuti dari Vulnerable Consumers Indonesia, menekankan pentingnya basis pengelolaan komunitas. 

“Sistem pengelolaan MBG ada baiknya berbasis komunitas sekolah, sehingga lebih kecil satuannya. Ini meminimalisir makanan basi sebelum dikonsumsi dan pemerataan ekonomi bagi komunitas sekolah,” ucapnya.

Dalam pernyataannya, konfederasi mendesak pemerintah segera mengambil sejumlah langkah, di antaranya: menghentikan sementara distribusi MBG dari penyedia yang tidak transparan, melakukan audit independen terhadap rantai pasok, melibatkan dinas terkait dalam pengawasan, memberdayakan kantin sekolah, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) ketat untuk pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi.

Baca juga: HRV Melaju 130 Km/Jam di Tol Jagorawi hingga Kecelakaan, WNA Pengemudinya Tewas

Selain itu, masyarakat, pendidik, orang tua, dan media juga diajak untuk menolak sistem MBG yang tidak transparan, melaporkan kasus pelanggaran secara terbuka, serta mendorong model MBG yang lebih adil dan aman.

“Anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi korban dari sistem yang lalai. Mereka berhak atas makanan yang sehat, aman, dan bermartabat,” tegas konfederasi.