INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp171 triliun.
Desakan ini muncul setelah kejadian keracunan massal yang membuat lebih dari 500 anak jatuh sakit yang menjadikannya kasus terbesar sejak program tersebut berjalan.
LSM Minta Pengawasan Diperketat
Sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan menyampaikan tuntutan itu dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (22/9/2025).
Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Program MBG sendiri sudah menjangkau lebih dari 20 juta penerima sejak diluncurkan Januari lalu. Pemerintah menargetkan cakupannya meluas hingga 83 juta perempuan dan anak-anak pada akhir tahun ini.
Namun, pelaksanaan program disebut masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam pasokan dan penyediaan makanan.
Ribuan Anak Terdampak Keracunan
Ketua Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kasus keracunan tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam program MBG.
“Total sudah ada 6.452 anak yang terdampak. Pemerintah perlu menghentikan program ini sementara untuk memperbaiki pengawasan,” ujarnya.
Enam LSM yang hadir dalam rapat itu, termasuk Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), juga menyampaikan kekhawatiran.
Mereka menilai pemerintah belum memiliki mekanisme evaluasi yang jelas terhadap dapur penyedia makanan yang mengalami kasus keracunan.
Kritik Terhadap Menu Makanan
Selain masalah pengawasan, menu yang disajikan juga dipersoalkan. Menurut para LSM, sebagian besar makanan dalam program ini masih berbahan dasar ultra-olahan yang justru berisiko bagi kesehatan.
Baca juga: Siswa ini Buat Video Ambil MBG di Sekolah, Nuansanya Mirip Vintage Zaman Dahulu
“Distribusi makanan ultra-olahan justru bertolak belakang dengan tujuan utama program ini. Jika dibiarkan, bisa memicu penyakit tidak menular,” kata Dr. Tan Shot Yen dari GKIA.
Ia menambahkan, organisasinya mengusulkan agar dapur yang mengalami kasus keracunan dihentikan sementara untuk evaluasi lebih lanjut.
Sikap DPR dan Badan Gizi Nasional
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi para LSM kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa program MBG tetap strategis dan pemerintah akan melanjutkannya.
Tahun ini, program MBG mendapatkan anggaran sebesar Rp171 triliun dan diproyeksikan meningkat dua kali lipat pada 2026.
Menanggapi kritik, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan penyesalan atas kasus keracunan yang terjadi. Ia menyebut, dari total 1 miliar porsi yang sudah disajikan, terdapat 4.711 kasus dugaan keracunan.
“Pemerintah akan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (22/9/2025).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters