INDOZONE.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Maluku. Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Alokasi tersebut diumumkan usai penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
“Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur Maluku dan kepala daerah bisa segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi,” kata Maruarar.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran program perumahan hanya menggunakan satu sumber data, yakni data BPS. “Dengan data BPS, kita bisa memastikan penerima tepat sasaran. Kami patuh pada arahan Presiden,” ujarnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 12.000 ASN di lingkup Pemprov Maluku, masih banyak yang belum memiliki rumah. “Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan kesiapan lembaganya menyediakan data akurat untuk program ini. “Data BPS siap dioperasionalkan agar penyaluran rumah subsidi lebih tepat sasaran dan mendorong kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Sediakan 1.000 Unit Rumah Subsidi untuk Wartawan, Bentuk Dukungan dan Apresiasi
Maruarar berharap program ini dapat meningkatkan akses masyarakat dan ASN Maluku terhadap hunian layak. “Semoga semakin banyak masyarakat dan ASN bisa tinggal di rumah yang layak huni,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan