Menteri PANRB Dorong Kepala Daerah Percepat Reformasi Birokrasi di Retret IPDN

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Gelombang II, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang 

INDOZONE.ID - Transformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama di tingkat daerah. Itulah pesan tegas yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Kamis, 26 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menyampaikan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat tergantung pada peran kepala daerah sebagai pemimpin utama yang memiliki kendali langsung terhadap arah kebijakan di wilayahnya masing-masing.

“Sebagai pemimpin, kepala daerah harus menciptakan visi, merancang kebijakan, membangun sinergi, serta memastikan implementasi. Reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tapi juga komitmen, contoh, dan arah yang jelas dari pimpinan,” ujarnya.

Baca juga: Tiga Hari Pencarian, Perempuan Lompat dari KMP Wira Artha Ditemukan Meninggal

Menurut Rini, jika kepala daerah dapat memimpin dengan efektif, maka hasilnya tidak hanya berdampak pada aspek internal pemerintahan saja, tetapi juga akan mendorong stabilitas politik dan sosial. 

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi juga akan melahirkan regulasi yang baik dan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Lebih jauh, Menteri PANRB menekankan bahwa kunci keberhasilan reformasi birokrasi terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Oleh karena itu, perubahan signifikan dalam tata kelola layanan harus segera dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi secara digital.

“Semua proses harus simple, cepat, dan mudah, sehingga masyarakat cukup mengisi data sekali untuk berbagai layanan. Hanya dengan cara inilah reformasi birokrasi bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Badut Mesum di Bekasi: Sempat Lari hingga Naik ke Atap Rumah

Rini menegaskan bahwa pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan birokrasi. 

Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat harus terus menjadi prioritas utama baik di pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya tekankan bahwa pelayanan yang baik dimulai dari tata kelola yang efektif, yang ditopang oleh kebijakan yang berorientasi pada manusia, proses digital yang efisien, serta budaya pelayanan berbasis kolaborasi dan nilai integritas ASN,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, Rini juga mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Ia menilai bahwa tanpa kolaborasi kuat antara instansi pusat dan daerah, transformasi sistem merit tidak akan berjalan optimal.

Dengan arahan ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat memperkuat komitmen dalam membenahi birokrasi secara menyeluruh demi terciptanya pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.