Buntut Menteri Lingkungan Hidup Sidak Dadakan di Depo Yogya, Walhi Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tanggung-Jawab

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat berkunjung ke Yogyakarta, Senin (18/11/2024).

INDOZONE.ID - Merespon kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke depo sampah di Yogyakarta yang dianggap mencemari lingkungan, WALHI Yogyakarta menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dilihat sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta semata, mengingat pemerintah kota mempunyai peran yang sangat terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Kampanye Walhi Yogyakarta, Elki Setiyo yang juga Hadi mengatakan bahwa sampah adalah persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan sektor.

"Pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut kebijakan di tingkat kota, tetapi juga kebijakan di tingkat provinsi yang dapat mengintegrasikan upaya-upaya di seluruh kabupaten/kota di DIY," kata Elki dalam keterangan tulisnya, Rabu (20/11/2024).

Elki juga menyebut bahwa TPST Piyungan yang seharusnya menjadi salah satu lokasi utama pengelolaan sampah regional DIY, tetapi kini menjadi simbol kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Terlebih, dilokasi itu terjadi kebocoran limbah cair (lindi) yang akibatnya mencemari lingkungan sekitar, mencemari tanah, sungai. Ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

"Kami mencatat bahwa hingga saat ini belum ada langkah konkret yang menyeluruh untuk menangani pencemaran ini secara berkelanjutan.Padahal TPST regional merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov)," ujar Elki.

"Kebocoran lindi dan penutupan secara serampangan TPST dengan tidak adanya perencanaan, menjadi poin yang seharusnya menjadi catatan Menteri LH kepada pemprov DIY," tegas Elki.

Tumpukan sampah di Depo Mandala Krida Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu

Imbas dari itu semua, terjadinya penutupan dan penumpukan sampah di depo-depo dan semakin meruncingnya kemunculan TPS liar, hingga semakin masifnya pembakaran sampah di wilayah-wilayah-wilayah padat penduduk.

"Ini merupakan bentuk dari kegagalan pemprov DIY dalam mengintegrasikan dan melakukan koordinasi kepada jajaran-jajaran di bawahnya. Kegagalan pemprov DIY ini berimbas pada peningkatan beban bagi masyarakat maupun OPD di wilayah kabupaten lain. Salah satu kabupaten yang paling berimbas adalah Bantul," sesalnya.

Lanjut Elki membeberkan, Walhi Yogyakarta menemukan beberapa titik tumpukan sampah liar di sepanjang sungai yang terletak di daerah Sedayu, Bantul.

Sampah ini kemungkinan merupakan sampah dari depo di wilayah kota tersebut, yang akhirnya membuat warga marah karena tumpukan sampah tersebut akan mencemari sungai.

"Tapi akhirnya depo liar tersebut, kini telah ditutup oleh DLH Bantul. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari kegagalan pemprov DIY yang berdampak pada pencemaran di wilayah-wilayah lain seperti Bantul," ujarnya.