Hari Pertama Donald Trump Jadi Presiden AS: Tindakan Tegas Imigrasi, Dari Deportasi hingga Tembok Perbatasan!

Donald Trump.

INDOZONE.ID - Donald Trump akan memulai masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dengan mengeluarkan serangkaian tindakan eksekutif terkait imigrasi.

Didampingi oleh Tom Homan sebagai "border czar," Trump berfokus untuk mengubah kebijakan yang diprakarsai Presiden Biden, terutama dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap imigran ilegal.

Langkah ini melibatkan pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan AS-Meksiko, melanjutkan pembangunan tembok perbatasan, serta menghapus program-program kemanusiaan yang memungkinkan migran masuk AS secara legal.

Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan 11 Warga Palestina saat Tank Masuki Kamp Pengungsi di Gaza Tengah

Tom Homan, mantan direktur sementara Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), akan memimpin upaya ini dengan memanfaatkan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang penegakan hukum imigrasi.

Homan bertugas mengkoordinasikan kebijakan imigrasi baru dan mempercepat penangkapan serta deportasi imigran tanpa izin, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki catatan kriminal.

Doland Trump.

Kebijakan "interior enforcement" yang akan dikeluarkan pada hari pertama pemerintahan Trump bertujuan memperluas cakupan deportasi, dengan menargetkan 1,4 juta imigran yang telah menerima perintah deportasi dari pengadilan namun tetap tinggal di AS.

Selain itu, Trump berencana menghentikan kebijakan kemanusiaan Biden yang memberi status “parole” sementara bagi migran, yang sebelumnya memberikan akses masuk legal dan izin kerja bagi ratusan ribu orang.

Baca Juga: Putra Mahkota Arab Saudi Tegaskan Israel Tak Seharusnya Menyerang Iran

Dalam kebijakan yang baru, mereka yang masa berlaku statusnya sudah habis akan dianjurkan untuk meninggalkan AS secara sukarela.

Kebijakan ini juga mencakup penempatan Garda Nasional di sepanjang perbatasan dan deklarasi darurat nasional terkait imigrasi untuk membuka akses dana bagi pembangunan tembok perbatasan.

Langkah prioritas lain adalah melanjutkan tembok di Arizona, sebuah daerah perbatasan yang dianggap bermasalah oleh Partai Republik, meski Gubernur Arizona dari Partai Demokrat, Katie Hobbs, menentangnya.