Abdul Mu'ti Terpilih Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo, Busyro Muqoddas : The Right Man On The Right Job

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat di Yogyakarta, Selasa (15/10/2024)

INDOZONE.ID - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi Sekretaris Umumnya, Abdul Mu’ti yang akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menilai penunjukan Abdul Mu'ti merupakan hal yang sangat tepat. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu sangat mumpuni di bidang itu.

“Nanti pada saat formil, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengangkat beliau itu sesuai dengan prinsip, the right man on the right job," kata Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (15/10/2024).

Ia menyebut, Abdul Mu’ti mempunyai rekam jejak di dunia pendidikan sangat panjang. Penunjukan itu sesuai dan kompetensi Abdul Mu’ti.

Baca Juga: Waka KPK Alexander Marwata Dicecar Belasan Pertanyaan saat Diperiksa Polda Metro

Abdul Mu’ti yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, kata Busyro, salah satu prinsip kebijakan, strategi, dan metode kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah juga didesain sama dengan kaderisasi untuk kepentingan kenegaraan dan kebangsaan.

"Dengan model seperti itu, Muhammadiyah memiliki pemimpin yang memenuhi syarat untuk kepentingan bernegara, salah satunya yang disebut-sebut Pak Abdul Mu'ti, yang memang ahli di bidang tersebut," kata Busyro, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kendati demikian, Busyro baru saja mengetahui berita kalau Abdul Mu'ti diberi amanat membantu presiden menjadi menteri. Ia mengaku PP Muhammadiyah tidak menerima tawaran resmi untuk kadernya menjadi menteri.

"Yang saya tahu pak Sekretaris Umum sejak kemarin itu tidak cerita apa-apa kepada kolega PP Muhammadiyah, nah saya tahu baru ini tadi dipanggil dengan yang lain," ujar dia.

Baca Juga: Ini Alasan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Tolak Jabatan Wamendikbud

Apabila Abdul Mu'ti sudah sah menjadi menteri, maka nasibnya di kepengurusan PP Muhammadiyah akan dibahas dalam sidang Tanwir pada bulan Desember mendatang. Itu merupakan sidang nasional itu tingkatannya di bawah muktamar.

"Misalnya ada orang yang ditunjuk sebagai menteri atau setingkat dengan menteri, nanti disampaikan di Tanwir, bagaimana orang itu nantinya apakah akan merangkap atau mundur diganti yang lain (dalam kepengurusan),” jelasnya.

Namun, Busyro mengisyaratkan jika seorang menteri atau jabatan setingkat tidak boleh merangkap jabatan.