Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kalimantan Timur Mulai Semester I/2024

Pradesain Istana Negara. (Instagram/jokowi)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester I/2024.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan IKN akan melibatkan semua kalangan dan memberikan ruang inklusif bagi publik. 

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai menyebut, pemindahan IKN telah ditetapkan berdasarkan RUU IKN yang sedang dibahas di DPR.

"Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat di Kalimantan Timur. Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya," ujar Velix, Kamis (23/12/2021).

"Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya," sambungnya.

Lebih lanjut, Velix mengatakan rencana pembangunan IKN sudah disosialisasi dan mendapat berbagai masukan dari akademisi. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan RUU IKN, salah satunya dengan tetap memastikan pembangunan itu inklusif.

"Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik," katanya.

Di sisi lain, rencana pembangunan ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang ekonomi di semua wilayah Kalimantan., termasuk juga pulau lain di Kawasan Timur Indonesia.

"Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam klaster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Jokowi Sebut Penyetopan Ekspor Nikel dapat Amukan dari Banyak Negara, Sampai Digugat WTO
• PHRI Sebut Tarif Karantina Puluhan Juta di Hotel Tak Menguntungkan: Malah Lebih Murah
• Tak Pasang PeduliLindungi, Mendagri Minta Kepala Daerah Cabut Izin Operasional Usaha