Kabar Menggembirakan, Kabupaten Kota di Sumut Akhirnya Memiliki Standar Upah Minimum

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka Rapat Kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut di Ballroom Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan. Kamis (25/11/2021). (Foto/Istimewa).

Sebelum ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Beberapa kabupaten kota yang ada di Sumut, seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat, belum memiliki Standar Upah Minimum. 

Namun setelah ditetapkannya UMP 2022 yang diteken oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Maka kabar menggembirakan pun datang, sebab beberapa dari kabupaten kota itu memiliki Standar Upah Minimum. Tak lain juga dikarenakan adanya Surat Keputusan (SK) tentang UMP 2022, sesuai standar yang ditetapkan dalam SK UMP.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dita Indah Sari saat pembukaan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (25/11/2021). 

“Pak Edy (Gubernur Sumut Edy Rahmayadi) telah menetapkan Rp2,5 juta untuk Sumut. Ada yang menggembirakan, karena keputusan Pak Edy tersebut menjadi dasar teman-teman kita di Nias Barat, Utara, Selatan, dan Pakpak Bharat, yang sebelumnya tidak punya upah minimum. Jadi pekerja kita dan teman-temannya kita di sana memegang dasar standar berdasarkan apa yang ditetapkan Gubernur,” ungkap Dita, seperti yang dikutip Indozone, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas keputusan tersebut. Menurut Dita, hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada di Sumut.  

“Jadi keputusan Pak Edy kami apresiasi, Ini tidak mudah juga dari gubernur,” kata Dita.

Kemudian, dia juga meminta para pengusaha agar tidak mengurangi gaji sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. Menurutnya banyak sektor-sektor yang justru tumbuh positif selama masa pandemi. 

“Jadi kalau ada yang tumbuh positif, jangan sekali kali berpikir mengurangi gaji pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk kedua pihak, buruh dan perusahaan. Memang menurutnya ada dilema saat menentukan hal tersebut dan proses menetapkan keputusan tersebut pun bukan mudah, melihat berbagai faktor salah satunya kondisi perekonomian saat ini yang terdampak pandemi.

Selain itu, orang nomor satu di Sumut juga mengajak seluruh elemen bersama-sama menyelesaikan permasalahan mengenai perburuhan atau pekerja. Dengan begitu masalah bisa cepat selesai. 

“Untuk itu kita bergandengan tangan. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan,” kata Edy.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan sebenarnya Gubernur berhak menentukan upah. Ia berharap selanjutnya ada diskusi yang berjelanjutan.

“Gubernur berhak sebenarnya menentukan upah, mereka yang tahu inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing,” kata Elly.

Artikel Menarik Lainnya:

• Beri Pelatihan Keterampilan ke WBP, Kalapas Narkotik Siantar: Semoga Menghasilkan PNBP
• Tahanan Polrestabes Tewas Diduga Dianiaya, Keluarga: Kami Tidak Terima
• Pertanyakan Legalitas Dokter ASN Ternate Praktik di Batubara, Ombudsman: Harus Dilaporkan