PPP Tak Setuju dengan Usulan Pemerintah yang Ingin Pemilu 2024 Digelar Tanggal 15 Mei

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. (INDOZONE/Harits Tryan Akhmad)

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, bilamana pihaknya tidak sepenuhnya menyetujui usulan pemerintah agar Pemilu dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

“Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa pemilu digelar 15 Mei 2024. Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu),”

Awiek—sapaan akrab Achmad Baidowi—mengutarakan, sebagai peserta pemilu tentu pihaknya siap kapanpun jadwal Pemilu. Akan tetapi tidak elok jika hanya memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu.

“Yang juga dipikirkan adalah teknis pelaksanaan pemilu mengingat pada 2024 itu ada juga perhelatan Pilkada yang digelar bulan November,” tutur Awiek

Artinya, lanjut Awiek, bila pemilu nasional bulan Mei maka jarak dengan pilkada hanya enam bulan saja, sehingga sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada. Belum lagi kalau Pilres dua putaran, maka akan menyita waktu.

Baca juga: 2024 Pemilu Serentak, PKB: Wajib Usung Capres Sendiri!

“Termasuk juga adanya sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi),” jelasnya.

Awiek melanjutkan dalam UU pilkada disebutkan bahwa syarat pengusungan calon kepala daerah mengacu pada hasil pemilu terakhir yaitu nanti hasil pemilu 2024. Menurut dia lebih rasional jika jadwal Pemilu di bulan Maret atau April.

“Maka sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan april, bukan malah memundurkan ke bulan Mei,” tutup Awiek.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mengusulkan agar Pilpres dan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.

Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin (27/9).

Mahfud dalam pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, menjelaskan pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada tahun 2024.

"Ada tiga pilihan tanggal pemilu, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," katanya dikutip dari ANTARA.

Artikel Menarik Lainnya:

• 2024 Pemilu Serentak, PKB: Wajib Usung Capres Sendiri!
• Komisi II DPR Kaji Persiapan Pemilu Serentak 2024 agar Tak Merugikan Masyarakat
• Pemilu Serentak 2024, Politisi Mardani Ali Sera Sebut Merampas Hak Rakyat, Kenapa Begitu?