BREAKING NEWS
|
MINGGU, 15/06/2025
|
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (INDOZONE/Sarah Hutagaol)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya temuan pemborosan anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembelian alat rapid test Covid-19.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menemukan pemborosan anggaran untuk pembelian alat rapid test tersebut sebesar Rp1,19 miliar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran diketahui Pemprov DKI melakukan dua kali pengadaan rapid test Covid-19 dengan merk sama dalam waktu berdekatan.
Awalnya, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan memesan 50 ribu pieces alat rapid test Covid-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P) dalam satu kemasan isi 25 cassette senilai Rp9,87 miliar dari PT NPN.
“Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 19 hari kerja yang dimulai pada tanggal 19 Mei sampai dengan 8 Juni 2020,” tulis laporan BPK yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo, Kamis (5/8/2021).
Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja dengan PT NPN, jangka waktu kontrak diubah menjadi 14 Juni 2021 dan pekerjaan dinyatakan selesai pada 12 Juni 21 dengan harga per unit barang senilai Rp197.500.
Namun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta ternyata juga menjalani kerja sama dengan PT TKM untuk menyediakan 40 ribu pieces Rapid Test Covid-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/SP) senilai Rp9,09 miliar, dengan harga per unit Rp227.272.
BACA JUGA: Update Corona Dunia 5 Agustus: Tembus 201 Juta Kasus, Indonesia Urutan 14
"Bila disandingkan pengadaaan kedua penyedia tersebut maka terdapat pemborosan atas keuangan daerah senilai Rp1,19 miliar," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, BPK juga menemukan pemborosan yang dilakukan oleh Anies Cs terhadap pembelian masker N95, yakni dengan anggaran yang mencapai Rp5,8 miliar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
