Ketua DPR Minta Pemerintah Hati-hati Soal Pelonggaran di PPKM Level 4

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI)

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah ekstra terhadap pelaksanaan PPKM level 4 ini apalagi ada pelonggaran untuk sektor usaha kecil.

Sebab, kata Puan, dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.

“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati," ungkap Puan di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Mantan Menko PMK ini menjelaskan, pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi.

“Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” ujarnya.

Dalam PPKM level 4 yang di mana ada kondisi pelonggaran, lanjut Puan, pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan Covid-19.

“Tindakan pemerintah dalam mengubah mode ‘gas’ atau ‘rem’ ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem,” tegas Puan.

Oleh karena itu, tegas Puan, dalam situasi seperti ini data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah ke depan. Dia berpesan agar pernah mempermainkan data terkait Covid-19 ini.

“Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” ucapnya.

Dia menginginkan saat PPKM level 4 dengan segala penyesuaiannya, ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan. Begitu juga dengan angka kematian akibat dari pasien yang melakukan isolasi mandiri.

Untuk itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga tempat-tempat isolasi terpusat.  

“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM Level 4 diterapkan,” ungkap Puan.

BACA JUGA: Pembentukan 762 Bintara Polri di SPN Polda Metro Resmi Dibuka

Terkait sektor usaha kecil yang diperlonggar, Puan ikut besyukur karena para pelaku usahanya bisa kembali beraktivitas dan bergotong-royong menggerakkan ekonomi rakyat.

“Misalnya kalau warung makan diizinkan buka sampai pukul 20.00, jangan sampai ada yang lewat waktu. Begitu juga soal durasi waktu makan 20 menit, kita sadar hal ini paling sulit diawasi petugas. Oleh karena itu perlu kesadaran tinggi para pedagang untuk taat aturan tanpa harus diawasi,” ujarnya.

“Kalau kesadaran bersama kita terhadap aturan dan prokes sudah tumbuh seperti itu, kita optimis masa-masa sulit ini akan segera berlalu,” tambah Puan.

Selain sektor usaha kecil, kata Puan, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka.

“DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,” ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Tak Penuhi Panggilan Polisi karena Kesehatan, Jerinx Terkena Covid-19?
• Perpanjangan PPKM Level 4, Wagub DKI Minta Makan di Tempat Hanya 20 Menit
• PPKM Level 4, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Penyekatan Jalan Tetap Berlanjut