Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat melakukan kajian dan pemetaan yang mumpuni sebagai acuan menentukan sikap atas melonjaknya kasus Covid-19 belakangan ini.
Menurut Guspardi, jika memungkinkan, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggapnya lebih komprehensif. Namun pemerintah justru tetap menggunakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
"Kenapa Pemerintah pusat belum berani menerapkan Karantina wilayah secara total, padahal kasus Covid-19 sudah kian mengkhawatirkan. Saat ini kebijakan pemerintah baru menerapkan PPKM. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah," kata Guspardi dikutip Kamis (24/6/2021).
BACA JUGA: Menkes Ingin Vaksinasi Capai 2 Juta Dosis Per Hari, Bisakah Tercapai?
Menurut Guspardi, kajian yang harus dilakukan adalah pemetaan dan penentuan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah lantaran sudah menjadi zona merah. Serta kesiapan infrastruktur penunjang di daerah tersebut.
Sejauh ini dalam penanganan pandemi, kata dia, pemerintah pusat selalu pecah fokus. Pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal jika angka kasus berangsur landai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.
"Seharusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," tegas dia.
Politisi PAN ini juga berharap pemerintah mesti mempercepat dan meningkatkan jangkauan pemberian vaksin untuk masyarakat secara luas. Dikarenakan angka vaksinasi masih belum mencakup semua masyarakat luas.
Untuk itu, diharapkan Pemerintah segera mengkaji dengan seksama penerapan karantina wilayah total (PSBB) total untuk diterapkan di beberapa daerah terutama bagi daerah yang zona merah. Mengingat semakin melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Kebijakan ini diperlukan guna memperlambat penyebaran dan dapat menahan pandemi menjadi lebih ekstrim. Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan karena dampaknya akan berbahaya untuk menghindari resiko akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam,” pungkas Guspardi.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: