BREAKING NEWS
|
SELASA, 17/06/2025
|
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa digelontorkan sebanyak Rp3,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk PD Sarana Jaya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut pun menyebutkan, penggunaan anggaran itu dipakai untuk pembebasan lahan oleh pihak Sarana Jaya.
"Sejak 2019 sudah Rp 3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PD Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan," ungkap Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).
Oleh sebab itu, Prasetyo mengatakan, DPRD DKI meminta agar Badan Usaha Milik Daerah Sarana Jaya buka-bukaan tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah. Sebab, terdapat 70 hektar lahan yang diketahui sudah dibeli, tidak semuanya dikuasai.
Baca Juga: Polemik Dewa Kipas Memberi Berkah kepada Pedagang Catur
Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Sarana Jaya untuk mengetahui perkembangan program Rumah DP 0 Rupiah. Termasuk, membahas soal pembelian lahan bersertifikat bodong sehingga menimnbulkan kerugian mencapai Rp1 triliun.
"Di dalam pergub itu dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan tugas itu Gubernur Anies Baswedan akan memberikan pendanaan berupa penyertaan modal daerah, subsidi, pemberian pinjaman, atau pendanaan lainnya yang sah," terangnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, dalam Pergub tersebut Perumda Sarana Jaya wajib memberikan laporan secara rutin setiap tiga bulan kepada Gubernur Anies Baswedan.
"Jika terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan BUMD yang ditugaskan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD," tandas Prasetyo.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
