Pemilu Serentak 2024, Politisi Mardani Ali Sera Sebut Merampas Hak Rakyat, Kenapa Begitu? 

Politisi PKS, Mardani Ali Sera. / istimewa

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 merampas hak rakyat. 

Melalui akun twitter resminya, @MardaniAliSera tertanggal 10 Maret 2021 pukul 13.20 wib Mardani menuliskan pandangannya. Mardani menilai pelaksanaan Pemilu berpotensi tidak demokratis karena adanya 272 Pejabat (Pj) Kepala Daerah akibat tidak ada Pilkada tahun 2022 dan 2023. Hak rakyat untuk menentukan Kepala Daerahnya pun terampas.

"Penyelenggaraan Pemilu scr serentak di 2024 akn pemerintah merampas hak rakyat. Mengapa? Dr sisi penyelenggaraan, berpotensi tdk demokratis krn adanya 272 Pejabat (PJ) Kepala Daerah akibat tdk ada Pilkada tahun 2022 & 2023. Hak rakyat utk menentukan Kepala Daerahnya pun terampas," tulisnya.

Menurutnya, hal ini adalah bentuk kezaliman. Mestinya pemerintah mendengarkan masukan komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang menilai sangat berat jika Pemilu terlaksana pada tahun 2024 mendatang.

"Bagaimana menjamin independensinya dalam “menjaga” Pemilu dan Pilkada serentak 2024? Ini jelas bentuk kezaliman. Belum lagi kita perlu mendengarkan masukan KPU & Bawaslu yang menilai apabila Pemilu & Pilkada dilakukan serentak di 2024 maka akan sangat berat. Karena secara teknis cukup banyak tahapan yang harus dilalui secara detail, cermat & akuntabel oleh penyelenggara," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Bantu Musisi Dapat Stimulus, Kemenparekraf Siapkan Lomba Musik Daring
• Video Saat Anak-anak di Depok Bermain dengan Asap Fogging, Bikin Netizen Heran
• Rokok Ilegal Senilai Rp10,3 Miliar Dimusnahkan Bea Cukai Aceh