Heboh Soal Izin Miras, Fahri Hamzah Punya Ide Mengejutkan, 'Investasi Jamu Lebih Jelas'

Kolase foto Fahri Hamzah dan Presiden Joko Widodo (Instagram @fahrihamzah/@jokowi)

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah melontar sindiran terkait izin investaso minuman keras.

Melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (1/3/2021), mantan politikus PKS ini mengunggah foto segelas jamu.

Dia mengatakan bahwa jamu lebih jelas. Oleh sebab itu, Fahri mengajak untuk membuka investasi jamu.

"Kalau minum jamu lebih jelas...investasi jamu lebih jelas...ayo jadikan jamu minuman global ...sehat dan anti corona..," tulis Fahri. 

Selain PPP, PKS juga menyatakan penolakan terhadap izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah.

Menurut poliikus PKS Mardani Ali Sera, legalisasi miras akan berdampak buruk bagi generasi penerus.

Mardani mengatakan, pemerintah tidak boleh mengesampingkan masa depan anak bangsa dalam membuat kebijakan perekonomian.

Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Senin (1/3/2021).

"Dampak buruk terpampang nyata jika legalisasi miras dilakukan. Generasi masa depan bangsa bisa rusak. Aspek membuka lapangan kerja, ekonomi investasi mestinya tidak menyingkirkan pertimbangan masa depan generasi bangsa," tulis Mardani.

Mardani menambahkan, Indonesia menyimpan beragam potensi yang bisa membuka lahan investasi di samping miras.

"Knp harus investasi miras? Sedangkan negeri kita punya banyak peluang dan ruang investasi yg jelas2 bisa mensejahterakan masyarakat. Ada basis peternakan, jasa pariwisata, petanian dll. Jgn sampai kebijakan negara kehilangan arah," sambung Mardani.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani melontar kritik keras terhadap kebijakan pembukaan izin investasi minuman keras di sejumlah daerah.

Menurut Arsul, kebijakan itu kebablasan dan memicu peluang investasi miras di seluruh daerah.

Dia pun mengatakan bahwa PPP menentang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut. 

Pada Perpres tersebut diketahui terdapat empat provinsi yang diizinkan membuka investasi miras. Yakni Papua, Bali, NTT dan Sulawesi Utara.

Hal ini disampaikan Arsul melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

"Kebijakan membuka investasi minuman keras (miras), yang tersurat juga berlaku untuk provinsi-provinsi lain selain Papua, NTT, Bali, dan Sulut asal dengan persetujuan gubernur adalah kebijakan kebablasan," kata Arsul.

Arsul juga mengatakan siap bertentangan meski selama ini PPP tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

"Ketika PPP harus bersikap tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, kami katakan tidak setuju. Ketika ketidaksetujuan tersebut perlu dinyatakan terbuka, kami suarakan di ruang media," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Di Rakernas, PKS Bahas UU Pemilu hingga Konvensi Capres
• Tersangka Penyebar Video Porno Mirip Gabriella Larasati Raup Keuntungan Capai 70 Juta
• Polres Jakbar Tangkap 2 Penyebar Video Porno Mirip Artis Gabriella Larasati