Beda Sikap Anies Baswedan dan Riza Patria Soal Sanksi Vaksin Covid-19

Ilustrasi vaksin Covid-19. (ANTARA FOTO/Stenly Pontolawokang)

Kedua pimpinan di DKI Jakarta, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria memiliki pernyataan berbeda terkait masalah sanksi bagi warga yang menolak vaksin Covid-19.

Anies Baswedan sendiri tak memberikan argumen yang tegas mengenai sanksi vaksin Covid-19 itu. Ia menyebutkan bahwa vaksinasi lebih kepada menganjurkan, dan mengundang warga sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

"Jadi kita pada fase ini, fase mengundang dengan harapan ini bisa membantu untuk mencegah keterpaparan di tempat-tempat yang banyak interaksi orangnya. Karena pasar adalah salah satu tempat yang palling banyak interaksi orangnya," ucap Anies pada Rabu (16/2/2021).

Ketika ditanya lagi mengenai sanksi vaksin, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut justru mengatakan vaksinasi merupakan bentuk tawaran, sehingga bisa diambil atau ditolak.

Baca Juga: Tersandung Kasus, Pemerintah Malaysia Deportasi Ratusan Pekerja Migran Indonesia

"Ini baru awal, wong yang bisa divaksin itu baru 1.500. Jadi kalau saat ini di kita kan menawarkan. Ditawarkan kan diambil atau tidak kan," tambahnya.

Berbeda dari Anies, Riza Patria menilai bahwa sanksi vaksin sebesar Rp5 juta yang tertera di Perda nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 merupakan hal yang penting.

Pasalnya, bagi politisi Partai Gerindra ini, apabila terdapat warga yang menolak vaksin Covid-19, maka akan memberikan dampak bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Maka dari itu, ia menyebut program tersebut merupakan sesuatu hal yang wajib.

"Saya kira sanksi ini penting bagi kita semua warga Jakarta karena vaksin ini seperti yang sering kami sampaikan itu berbeda dengan vaksin waktu kita kecil, ada vaksin cacar, polio, campak, itu berdampak pada diri kita. Jadi, ketika saya waktu kecil tidak diberi vaksin polio, saya yang mendapatkan akibatnya, bukan orang lain," terang Riza.

"Tetapi vaksin Covid-19 ini berbeda, kalau saya menolak divaksin, tidak hanya berdampak pada saya, tetapi juga istri, anak, orang tua keluarga, masyarakat sekitar, bahkan masyarakat yang jauh sekalipun. Karena kita kan berinteraksi, jadi ini untuk mohon diperhatikan, vaksin ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh warga," imbuhnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Gerakan Kudeta Partai Demokrat Masih Berlanjut, AHY: Polanya Kuno
• Tersandung Kasus, Pemerintah Malaysia Deportasi Ratusan Pekerja Migran Indonesia
• Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam, DPR Lihat Wali Kota Pariaman Sedang Dilema