Pakar Hukum Kecam Insiden Dosen Makassar Diduga Salah Tangkap dan Dipukuli Oknum Polisi

Dosen di Makassar diduga dipukuli oknum aparat (Twitter/@PBHI_Nasional)

Seorang dosen tetap Fakultas Hukum UMI Makassar yang berinisial AM (27), diduga mengalami tindakan represif oknum polisi saat menangani aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Padahal dosen tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan aksi demonstrasi. Peristiwa ini disesalkan dan dikecam oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid.

"Kami sangat menyesalkan sekaligus mengecam tindakan tidak profesional dan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat," ujar Fahri Bachmid, Senin (12/10/2020).

Diketahui, dosen UMI Makassar itu sudah memperlihatkan identitas pribadinya (KTP) kepada aparat saat ditangkap. Namun, penjelasannya tidak digubris oleh aparat.

Menurut Fahri, tindakan kekerasan oknum aparat tersebut melanggar HAM dan prinsip dasar hak asasi, yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan itu juga melanggar Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Padahal, peraturan itu adalah pedoman yang wajib dipegang oleh setiap anggota maupun institusi kepolisian Republik Indonesia, tambah Fahri.

"Kami melihat apa yang dialami oleh korban adalah sebuah tindakan penganiayaan yang tergolong brutal dan sangat melanggar HAM," katanya.

Fahri menegaskan apapun alasannya aparat tidak dibenarkan menyalahgunakan kewenangannya dalam menghadapi massa, dengan cara yang berlebihan. Apalagi menangkap seseorang secara sembarangan.

Fahri meminta Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menindaklanjuti kasus ini dan oknum aparat tersebut diberikan hukuman setimpal jika terbukti bersalah.

"Kami meminta Kapolda segera melakukan proses hukum atas tindakan oknum aparat keamanan yang telah melakukan kejahatan secara berlebihan ini, dan jika terbukti selain dikenakan hukuman yang setimpal, yang bersangkutan harus dipecat secara tidak hormat sebagai anggota Polri," katanya.

Fahri juga meminta Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh tindakan para anggotanya dalam menangani aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Ini penting dan krusial agar citra Polri serta negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat internasional menilai kita sebagai sebuah entitas masyarakat internasional maupun sebagai bangsa yang tidak menghormati kaidah-kaidah HAM," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Mabuk Berat, Pria Ini Gak Sadar Bawa Anjing Liar ke Rumah, Endingnya Mengharukan

• Dikira Gembel, Wanita Ini Dapat Rendang Gratis dari Pemilik Rumah Makan Padang

• Aktivis Buruh Positif Covid-19 Usai Demo Tolak UU Cipta Kerja Bersama Ratusan Mahasiswa