Rabu, 11 MARET 2020 • 19:22 WIB

Bisnis Dihantam Corona, Pengamat: Pengusaha Logistik sih Tahan Banting

Author

Fahmy Fotaleno

Sekjen Asosiasi Logistic Dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan. (INDOZONE/Sigit Nugroho)

Pengusaha logistik nusantara mengaku tak lagi kaget terhadap dampak negatif akibat penyebaran virus corona (Covid-19), baik di Indonesia maupun dunia. Kok bisa?

Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, pengusaha sektor logistik adalah pengusaha yang tahan banting, bagaimana tidak, sektor logistik memang sangat rentan terhadap perubahan policy atau aturan.

Di Indonesia sendiri, sebut Akbar, sejak dahulu memang sudah ada banyak aturan yang disebutnya 'menyerempet' sektor logistik. Sebut saja aturan soal anti truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Belum lagi hal-hal lain seperti tarif jasa pelabuhan hingga urusan perpajakan.

"Dari 2018 ke 2019 penekanan penurunan size bisnis sudah terasa, perlambatan ekonomi sudah sangat kuat tekanannya terhadap industri logistik. Belum lagi ditambah virus Corona," ujar Akbar kepada Indozone, ditemui seusai acara diskusi ekonomi di Lobby Lounge Hotel Millenium Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Melihat situasi kedepan, lanjut Akbar, para pengusaha industri logistik tentu sudah memiliki strategi khusus untuk lawan imbas virus corona. Ia pun menyebut telah melakukan sosialisasi terhadap para anggota asosiasi untuk merubah skema bisnis dari yang semula berwawasan internasional untuk fokus pada domestik market saja.

"Makanya kami dari asosiasi selalu mendorong teman-teman di logistik untuk fokus di domestik. Memperkuat konektifitas domestik dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus, agar ada two way traffic logistik. Disparitas menurun dan biaya cost logistik juga selalu menurun," jelasnya.

Disisi lain, Akbar juga meminta agar ego sektoral di tubuh pemerintah yang saat ini dianggap masih terasa kuat, agar bisa diredam demi kebangkitan industri di tanah air.

"Karena risk manajemen-nya provinsi Jawa Barat sendiri, DKI sendiri. Kalau bicara risk manajemen nasional, ini harus segera dihilangkan, harus segera dikurangi," pungkasnya.