Jokowi Beri Keistimewaan Menko Batalkan Kebijakan Menteri

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berjabat tangan dengan pejabat lama Wiranto saat serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc).

Saat sidang Kabinet Indonesia Maju perdana, Presiden Joko Widodo memerintahkan kerja tim pada para pembatunya. Selain itu, para menteri, diminta tidak mangkir dari rapat dengan menteri koordinator. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, ada yang berbeda pada kabinet kali ini. Presiden Joko Widodo, memberikan wewenang kepada Menteri Koordinator (Menko) membatalkan kebijakan menteri di bawah koordinasinya.

“Menko itu, kata presiden bisa memveto (membatalkan) kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi presiden dan sebagainya,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

Ia mengatakan, hak 'istimewa' yang diberikan pada Menko ini, sebagai bagian untuk melakukan sinergi antar kementeria karena presiden tidak ingin ada ego sektoral dalam menentukan kebijakan.

“Kalau sudah jelas berbenturan dengan masalah lain tentu kita lapor ke presiden, bilang bapak Presiden saya akan memveto ini,” katanya.

Dalam arahan sidang kabinet paripurna perdana, Presiden Jokowi menekankan kerja tim di periode keduanya. Dan memerintahkan, menteri koordinator yang akan mengordinir kerja kementerian untuk memastikan menteri tidak berjalan sendiri.

“Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri,” tegas Jokowi di hadapan para menteri.

Jokowi kembali menekankan kembali tidak boleh ada visi dan misi menteri di periode Kabinet Indonesia Maju. Hal ini ditegaskan kembali karena pada periode sebelumnya, Jokowi melihat ada menteri yang belum paham sehingga fungsi kerja sama tim antarkementerian tidak berjalan. 

"Mau debat, mau ramai silakan di rapat ini. Saya dengarkan. Kalau sudah diputuskan, harus kita laksanakan. Kalu ada perubahan dan kondisi tertentu, kita bicara lagi di rapat internal atau rapat terbatas," kata Jokowi.