78 Persen Daerah di Luar Jawa Masuk Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos

Ilustrasi bantuan sosial untuk warga terdampak virus corona. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

INDOZONE.ID - Pemerintah terus memperkuat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi pada tahun 2026. 

Melalui proyek percontohan digitalisasi bansos, pemerintah memperluas jangkauan program ke 41 kabupaten dan kota yang tersebar di 25 provinsi. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 78 persen wilayah berada di luar Pulau Jawa. Artinya, fokus pemerataan transformasi digital menjangkau hingga daerah-daerah non-Jawa.

Perluasan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem bantuan sosial yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. 

Baca juga: Jalanan Berlubang Hiasi di Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta, Rano Karno: Segera Kami Perbaiki!

Pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor kunci dalam memastikan kesiapan teknis, operasional, serta pengelolaan data penerima manfaat.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa sistem bansos digital berbasis kecerdasan buatan dirancang untuk meminimalkan kesalahan penyaluran sekaligus melindungi privasi masyarakat penerima bantuan.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujar Luhut dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: 8 Orang Jadi Korban Insiden Kapal Meledak di Pelabuhan Paotere Makassar

Luhut menjelaskan bahwa perluasan piloting bertujuan menguji kesiapan sistem dan memperkuat koordinasi lintas sektor sebelum program diterapkan secara nasional.

Untuk itu, Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Digital ditugaskan memimpin proses persiapan dan pelaksanaan di daerah-daerah sasaran.

Pelaksanaan ini juga melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial serta Badan Pusat Statistik agar integrasi data penerima bantuan sosial semakin kuat dan akurat. 

Validitas data menjadi fondasi utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Baca juga: Presiden Prabowo Gelar Pertemuan dengan Ormas dan Tokoh Islam, Ini yang Jadi Pembahasan