INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi nasional yang memanas dalam beberapa hari terakhir di Istana Kepresidenan Minggu (31/9/2025).
Ia menegaskan negara menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, tapi mengingatkan agar tidak ada yang terprovokasi hingga berujung kerusuhan.
Presiden memberikan pernyataan didampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Presiden memastikan terus mengikuti perkembangan di Jakarta dan berbagai kota lain.
Unjuk rasa dijamin, asalkan dilakukan damai, murni, dan sesuai hukum.
Polisi yang diduga melanggar dalam penanganan aksi sudah diperiksa. Presiden menekankan agar prosesnya cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.
Beberapa anggota DPR dicabut keanggotaannya karena pernyataan keliru.
DPR juga sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk pemotongan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Aksi damai dijamin, tapi bila berubah menjadi anarkis, seperti perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga memakan korban jiwa—maka itu dianggap pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyat.
Aparat diminta bertindak tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun upaya makar dan terorisme.
DPR akan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk berdialog. Pemerintah juga meminta semua kementerian terbuka menerima aspirasi, kritik, dan koreksi.
Presiden meminta rakyat tetap percaya dan tenang. Semua partai politik, baik di dalam maupun luar pemerintahan, disebut kompak berpihak pada rakyat.
Presiden mengingatkan adanya kelompok yang ingin mengacaukan Indonesia. Masyarakat diminta tidak terprovokasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: