Presiden Jokowi Bantah Pemilu di RI Mudah Diintervensi

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Pemilu di Indonesia mudah diintervensi.

Menurut Jokowi, 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan pantauan saksi, menjadi bukti kecilnya kemungkinan pihak lain campur tangan dalam Pemilu di Indonesia.

"Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS," kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga: Polda Metro Jaya Gandeng Satpam hingga Ormas Amankan Pemilu 2024

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemilu di Indonesia sangat terbuka, karena bisa diawasi oleh siapa saja, baik masyarakat, media hingga pihak-pihak lain.

"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi, saksi, saksi, saksi dari partai-partai politik," kata Jokowi menegaskan.

Dia menjelaskan,  Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan, dengan tersebarnya 840 ribu TPS dari Aceh sampai Papua.

Tantangan untuk melaksanakan Pemilu 2024 juga besar karena tidak hanya memastikan tata kelola Pemilu akuntabel dan berintegritas, tetapi juga mekanisme distribusi dan mekanisme pengamanan dapat dilakukan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Masyarakat untuk Kembali Bersatu Usai Pemilu

Oleh sebab itu, Presiden meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga tim pemeriksa daerah, untuk berani mengontrol tegas, mengawasi dan meluruskan jika terdapat hal yang berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi.

Selain itu, Presiden juga meminta DKPP melakukan inovasi dan mendengarkan suara rakyat agar suhu politik tetap kondusif, aman dan damai.

"Saya minta kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP," tutur Jokowi.