Sejarah Panjang Konflik Thailand Vs Kamboja: Dari Perjanjian 1907 hingga Gencatan Senjata

Ilustrasi bentrokan Thailand Vs Kamboja. (Foto dibuat menggunakan Gemini)

INDOZONE.ID - Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada pertengahan Juli 2025 memicu kekhawatiran soal stabilitas Asia Tenggara. Penyebab konflik ini tak hanya menyangkut perebutan lahan di sekitar Kuil Preah Vihear, tetapi juga sejarah dan sentimen nasionalisme kedua negara.

Meski kepemilikan kuil telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional, namun hubungan kedua negara masih memanas hingga saat ini.

Dalam artikel ini, Indozone akan membahas lengkap sejarah panjang konflik Thailand dan Kamboja.

Baca juga: Guru Tewas Ditembak Siswa di Thailand, Pelaku Remaja Baru Keluar dari RSJ

Akar Sejarah Konflik Thailand Vs Kamboja

Konflik Thailand Vs Kamboja soal sengketa wilayah berakar dari perjanjian Prancis-Siam tahun 1907 antara Kerajaan Siam (Thailand) dan Republik Prancis Ketiga, yang saat itu menguasai Indochina Prancis (termasuk wilayah Kamboja saat ini).

Perjanjian itu dibuat untuk memisahkan Kamboja dan Thailand. Kamboja berpatok pada peta hasil perjanjian sebagai landasan jelas untuk mengklaim wilayah. Sedangkan Thailand tak sependapat dan menyebut peta itu tidak akurat.

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ)

Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ). Setelah Kamboja merdeka dari Prancis, ICJ pada tahun 1962 memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja.

Meski demikian, Thailand tetap bersikeras bahwa kawasan Kuil Preah Vihear masuk wilayahnya. Situasi ini lantas membuat hubungan Thailand dan Kamboja terus memanas.

Kamboja kemudian kembali mengajukan kasus ini ke ICJ pada 2011. Dua tahun kemudian yakni pada 2013, ICJ tetap pada keputusan sebelumnya, di mana wilayah sengketa tetap milik Kamboja.

Namun lagi-lagi Thailand menolak yurisdiksi ICJ dalam menentukan garis batas, dengan alasan bahwa hal tersebut harus diputuskan secara bilateral. Putusan ICJ yang mendukung Kamboja pun tidak berdampak apa pun.

Konflik Senjata Thailand Vs Kamboja

Situasi yang tak menentu ini pun akhirnya pecah dengan peperangan. Konflik senjata dimulai pada 28 Mei 2025 ketika tentara Thailand terlibat baku tembak dengan tentara Kamboja. Akibatnya, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas.

Upaya untuk meredakan ketegangan sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Bahkan ketegangan makin meningkat dan berujung pada perang.

Pada 24 Juli 2025, tentara Thailand melaporkan drone Kamboja memasuki area depan Prasat Ta Muen Thom. Selain itu, enam tentara Kamboja bersenjata dilaporkan mendekati pangkalan militer Thailand.

Kamboja juga dilaporkan melepaskan tembakan ke arah pasukan Thailand sekitar 200 meter di sebelah timur Candi Ta Muen Thom.

Di hari yang sama, Kamboja melaporkan bahwa militer Thailand melepaskan serangan bersenjata terhadap pasukan Kamboja. Thailand juga menutup paksa akses publik ke Candi Ta Muen Thom.

Konflik tak berhenti sampai di situ. Thailand menuduh Kamboja menembakkan roket BM-21 ke arah Prasat Don Tuan, dekat kawasan permukiman.

Situasi semakin memanas ketika enam jet tempur F-16 Angkatan Udara Kerajaan Thailand melakukan serangan udara ke posisi Kamboja di Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani, dan mengklaim sejumlah pangkalan militer Kamboja berhasil dihancurkan.

Dampak Konflik Terhadap Warga

Konflik ini tentu jadi penderitaan nyata bagi masyarakat sipil yang hidup di sepanjang perbatasan Provinsi Si Sa Ket (Thailand) dan Preah Vihear (Kamboja).

Akibat konflik ini, banyak warga yang harus mengungsi, meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka.

Perekonomian di wilayah konflik jadi terhenti. Pariwisata yang jadi tumpuan ekonomi lokal terpaksa mati, pasar-pasar tradisional juga terpaksa tutup.

Situasi Terkini Thailand dan Kamboja

Setelah sempat bentrok, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata pada  27 Desember 2025.

Baca juga: Patung Buddha Dibangun di Wilayah Sengketa, Ketegangan Thailand dan Kamboja Kembali Meningkat

Dalam kesepakatan itu, kedua negara tidak akan menambah jumlah prajurit di perbatasan. Seluruh pasukan militer yang di perbatasan harus sepenuhnya menghentikan semua tindakan permusuhan.