Mengenal Konsep Amicus Curiae: Pahami Peran Sahabat Pengadilan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Amicus Curiae (lbhmasyarakat.org)

INDOZONE.ID - Menjelajahi dunia hukum dan peradilan sering kali membawa kamu pada berbagai istilah asing yang menarik untuk dipelajari, salah satunya adalah konsep amicus curiae.

Secara harfiah, istilah ini berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti friend of court atau diterjemahkan sebagai sahabat pengadilan.

Gerakan ini pertama kali dikenal dalam praktik peradilan sejak awal abad kesembilan dalam sistem hukum Romawi Kuno, yang kemudian berkembang pesat di negara-negara dengan tradisi common law.

Kehadiran konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan warna baru dalam proses penegakan hukum yang dinamis, sehingga kamu bisa melihat bagaimana partisipasi publik dapat ikut serta dalam mewujudkan keadilan.

Baca juga: Pengakuan Mengejutkan Pelajar yang Diamankan Terkait Ledakan Bom MAN 3 Padang

Secara definitif, istilah yang di dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan ini diartikan sebagai tindakan oleh pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan.

Pihak ketiga tersebut bisa berupa seseorang atau satu organisasi profesional yang sebenarnya bukan merupakan bagian langsung dari perkara yang sedang disidangkan.

Namun, karena mereka memiliki kepentingan atau kepedulian yang besar atas isu tersebut, mereka secara sukarela atau atas permintaan pengadilan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis demi membantu jalannya peradilan.

Melalui pemahaman mendasar ini, kamu dapat melihat bahwa posisi mereka sangat berbeda dengan terdakwa, saksi, ataupun hakim karena keterlibatannya hanya sebatas memberikan opini hukum dan bukan melakukan perlawanan.

Baca juga: LRT Jakarta Bakal Tembus Dukuh Atas, Pramono Targetkan Rampung pada 2028

Karakteristik dan Peran Sahabat Pengadilan

Bersifat Sukarela dan Atas Prakarsa Sendiri

Keterlibatan pihak ketiga dalam memberikan pendapat hukum ini didasari oleh rasa kepedulian yang murni terhadap keadilan suatu perkara.

Kamu akan mendapati bahwa kontribusi mereka bisa muncul karena inisiatif mandiri dari individu atau organisasi tersebut, ataupun karena adanya permohonan resmi dari pihak pengadilan yang memeriksa perkara.

Sifatnya yang tidak mengikat ini membuat masukan yang diberikan menjadi lebih objektif untuk dikaji.

Memiliki Pengetahuan atau Kepentingan Khusus

Pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan umumnya bukan orang sembarangan, melainkan mereka yang menguasai bidang terkait.

Baca juga: Catat! Ini Daftar Titik Macet Sore Ini Imbas Pembongkaran JPO Tendean

Sebagai contoh nyata yang bisa kamu perhatikan, dalam kasus lingkungan hidup, organisasi lingkungan dapat hadir memberikan pandangan mendalam mengenai dampak ekologis dari suatu keputusan hukum.

Keahlian spesifik inilah yang membuat sumbangsih pemikiran mereka menjadi sangat bernilai.

Berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim

Kehadiran dokumen opini hukum yang dikirimkan oleh pihak luar ini tidak memiliki kekuatan memaksa di dalam ruang sidang.

Keterlibatan mereka dipastikan hanya sebatas memberikan pendapat tertulis atau lisan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pendapat ini menjadi instrumen penting bagi hakim untuk memperluas sudut pandang sebelum mengetok palu putusan.

Diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia

Meskipun pada awalnya lahir dari tradisi Romawi dan berkembang di sistem common law, praktik ini kini sudah banyak ditemukan di negara dengan sistem civil law seperti Indonesia.

Fenomena masuknya unsur hukum ini bukanlah hal yang asing bagi kamu, sebab sejak dahulu Indonesia memang telah menganut beberapa asas common law lainnya.

Salah satu contoh asas yang sudah sangat melekat dalam keseharian kamu adalah asas praduga tidak bersalah.