INDOZONE.ID - Tumpukan uang hasil korupsi melebihi tinggi Presiden Prabowo Subianto diperlihatkan secara jelas ke masyarakat. Uang tersebut hasil korupsi senilai Rp13,25 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, Senin (20/10/2025).
Angka fantastis itu merupakan uang pengganti kerugian negara dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Kasus yang melibatkan tiga raksasa korporasi, Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group, mencatat total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.
Harta yang Didapat dari Rakyat Itu Haram
Presiden Prabowo hadir langsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, menyaksikan penyerahan uang hasil korupsi itu. Dalam pidatonya, ia mengapresiasi langkah Kejaksaan yang dinilai berani dan konsisten dalam menindak praktik korupsi.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo dikutip YouTube Setpres.
Namun di balik ucapan terima kasih itu, ia juga mengingatkan bahwa hukum harus dijalankan dengan hati nurani.
“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram,” tegasnya.
Bisa Bangun 8.000 Sekolah
Dalam sambutannya, Prabowo menggambarkan nilai Rp13 triliun bukan sekadar angka. Jika dikelola dengan benar, dana sebesar itu bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia.
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka Rp13 triliun ini berarti bisa membangun 600 kampung nelayan,” jelasnya.
Program pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan target 1.100 desa hingga akhir 2026.
Baca juga: 8 Poin Penting Dialog Presiden Prabowo dan Steve Forbes di 'Forbes Global CEO Conference 2025'
Jaksa Agung Ungkap Skala Korupsi Raksasa
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa uang Rp13,25 triliun itu baru sebagian dari total kerugian negara. Masih ada sekitar Rp4,4 triliun yang akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan.
“Total kerugian perekonomian negara Rp17 triliun. Hari ini kami serahkan Rp13,255 triliun,” jelas Jaksa Agung. Ia menegaskan, pemulihan kerugian negara ini merupakan wujud nyata dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat.
Sindikat Serakah
Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyoroti kejahatan di sektor sumber daya alam yang menurutnya tak kalah merugikan negara. Ia menyinggung praktik penyelundupan timah, tambang ilegal, hingga under invoicing yang merampas kekayaan bangsa selama puluhan tahun.
“Kerugian dari penyelundupan timah saja diperkirakan Rp40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan hampir 20 tahun,” ujarnya.
Jika dikalikan, nilainya bisa mencapai Rp800 triliun.
Menurut Prabowo, korupsi dan kejahatan ekonomi seperti ini bukan sekadar masalah hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap rakyat.
“Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang kecil, orang lemah harus dibela,” kata Presiden menegaskan.
Satu Tahun Pemerintahan, Satu Tanda Baik
Momen penyerahan uang Rp13 triliun ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menganggapnya sebagai tanda baik untuk membuka babak baru dalam upaya menegakkan integritas dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu,” tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: YouTube
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
