INDOZONE.ID - Ratusan massa yang terdiri dari karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pendukungnya melakukan demonstrasi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, pada Rabu (28/5/2025).
Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes atas berbagai masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh karyawan, termasuk kebijakan pemotongan infaq sebesar 2,5 persen dari gaji yang dianggap tidak transparan serta gaji yang dibawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Lebih dari 25 karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) turut serta dalam aksi tersebut.
Menurut Syaifullah, koordinator aksi, demonstrasi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini dianggap diabaikan oleh yayasan.
Baca Juga: Update Ricuh Demo Mahasiswa Trisakti di Balai Kota Jakarta, 15 Orang Jadi Tersangka
Ia menuding bahwa pemotongan infaq tersebut tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada karyawan dan dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari pihak karyawan.
"Pemotongan infaq itu kami tolak. Tidak ada penjelasan untuk apa dan ke mana uang itu disalurkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.
Massa demonstran menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk pembatalan pemotongan infaq sebesar 2,5 persen dari gaji karyawan, pembayaran penuh hak-hak karyawan tanpa pemotongan yang tidak jelas, serta restrukturisasi total kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB.
"Membayar hak karyawan seperti upah lembur dan insentif secara utuh, menyesuaikan gaji karyawan RSI NTB agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan mengusut aliran dana hasil pemotongan gaji karyawan," ujar orator aksi, Syaifullah.
Dengan menggelar aksi ini, para karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB berharap bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram dapat memfasilitasi dan mendorong penyelesaian komprehensif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Yayasan RSI NTB.
"Ini bukan sekadar soal infaq. Ini soal keadilan dan transparansi. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, bukan dijadikan objek pemotongan sepihak,” pungkas Syaifullah.
Seorang perwakilan karyawan yang telah bekerja selama 26 tahun mengungkapkan kekecewaannya dan merasa bahwa hak-haknya diabaikan.
Ia mengaku tidak pernah diberi informasi tentang pemotongan infaq dan khawatir bahwa pemotongan tersebut akan terus berlanjut hingga masa pensiun, yang menurutnya sangat tidak adil dan tidak manusiawi.
"Kami tidak tahu potongan itu ke mana. Tidak pernah ada pemberitahuan, tahu-tahu gaji sudah berkurang. Padahal nilai itu sangat berarti untuk kebutuhan hidup kami,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryaman, menyatakan bahwa isu yang diangkat oleh para demonstran terkait dengan pemotongan gaji berupa infaq sebesar 2,5 persen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB.
"Tuntutan mereka sudah kami catat dan terima. Kami juga sudah sampaikan agar mereka melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak yayasan, barangkali bisa ditemukan jalan keluar terbaik,” ujar Rudi.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram akan terus memantau situasi dan mengambil tindakan jika ditemukan adanya pelanggaran ketenagakerjaan, terutama terkait pembayaran upah di bawah standar atau pelanggaran hak-hak normatif lainnya.
"Harapan kita, dua pihak bisa duduk bersama dan sepakat. Kalau sepakat, kami siap memfasilitasi mediasi secara resmi,” pungkasnya.
Latar Belakang Kasus
Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB tidak hanya menghadapi masalah pemotongan infaq, namun juga ikut terlibat dalam polemik lain mengenai utang kepada kontraktor proyek pembangunan yang belum diselesaikan hingga saat ini.
Beberapa kontraktor lokal mengklaim bahwa mereka belum menerima pembayaran untuk proyek renovasi dan pembangunan di Rumah Sakit Islam (RSI) NTB, dengan nilai yang dilaporkan mencapai ratusan juta rupiah.
Keterlambatan pembayaran proyek tersebut menyebabkan kontraktor mengalami kerugian finansial dan terpaksa menunda proyek lainnya, sehingga memicu ketegangan antara pihak yayasan dan para penyedia jasa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Press Release