Wacana Presiden Prabowo Pilkada Tak Dipilih Langsung Legislatif, Ganjar: Sebaiknya  Koreksi yang Lain

Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat ditemui di UGM, Kamis (19/12/2024)

INDOZONE.ID - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merespons usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah tidak lagi dipilih rakyat, melainkan oleh legislatif. Sebab, pilkada serentak diklaim menguras anggaran mencapai Rp 37 triliun pada Pilkada 2024 lalu.

Ganjar mengatakan, sebaiknya Presiden harus mempertimbangkan banyak hal, yakni dengan mengundang semua pemangku kebijakan politik.

"Undanganlah semua pemangku kepentingan politik, dengarkan suara rakyat karena kita pernah dipilih dan pernah melakukan sistem pemilihan DPR, DPRD dan mereka itu yang kemudian dilakukan pemilihan langsung," kata Ganjar saat ditemui di UGM, Kamis (19/12/2024).

Ganjar Pranowo yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Kagama tersebut menegaskan, sebaiknya Pemerintah saat ini mengoreksi permasalahan lain, ketimbang revisi aturan Pilkada.

"Sekali lagi, naskah akademis perubahannya, baca perdebatan-perdebatan di sana agar tidak mengulang-ulang, kalau enggak itu nanti (ibaratnya) seperti setrika maju mundur, maju mundur dan kita berulang-ulang sistem tidak pernah mapan," ucap Ganjar.

"Dan lebih baik koreksi yang lain," lanjutnya.

BACA JUGA Ini Alasan Ganjar Tak Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan hal tersebut dalam acara HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024). Prabowo membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut, jauh lebih efisien karena pemilihan hanya dilakukan untuk anggota DPRD. Sementara DPRD, yang menentukan kepala daerah, termasuk bupati dan gubernur.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari saja. Padahal, uang itu bisa digunakan untuk makanan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau irigasi," ujar Prabowo.

Pihaknya juga mengajak para pemimpin partai politik untuk memikirkan langkah perbaikan sistem politik ini.

"Negara tetangga kita efisien. Sekali memilih anggota DPRD, selesai. DPRD itu yang menentukan gubernur dan bupati," katanya, menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem demokrasi.

Dalam kesempatan acara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sepakat, kajian mendalam diperlukan sebelum mengambil keputusan besar ini. Mereka berharap, sistem baru bisa membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara. 

Kemudian diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas wacana pemilihan kepala daerah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah masa reses berakhir pada 20 Januari 2025.

Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan, revisi paket UU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional 2024. Tapi Badan Legislasi belum memutuskan revisi itu masuk prolegnas prioritas.

“Ya kami berharapnya begitu, setelah reses itu kami akan menuju ke sana lah. Nanti kami akan bicarakan,” kata Zulfikar.