Sikapi Penjajahan Modern dan Digitalisasi, Ini Langkah-langkah yang Diambil Presiden Jokowi
INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah untuk menghindari Indonesia dari penjajahan modern, serta menyikapi digitalisasi yang saat ini tengah menjadi sorotan dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahannya kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).
Lantas apa saja langkah yang diambil Presiden Jokowi untuk menghindarkan Indonesia dari penjajahan modern serta menyikapi digitalisasi yang kini tengah masif berkembang di dunia? Simak penjelasan INDOZONE berikut:
Baca Juga: Perkampungan Padat Penduduk di Dekat RSUD Kebayoran Lama Terbakar
Presiden Jokowi Siapkan Peta Jalan Indonesia Digital
Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa peta jalan Indonesia digital harus disusun secara detail dan taktis dalam menyikapi permasalahan tersebut.
"Peta jalan Indonesia digital ini harus betul-betul kita miliki. Strateginya, arahnya, targetnya harus detail, harus taktis dan harus detail. Gak bisa lagi kita bikin sesuatu yang ngawang-ngawang tapi gak bisa dilaksanakan," jelas Presiden Jokowi.
Indonesia Diharapkan Presiden Jokowi untuk Segera Miliki Regulasi Digitalisasi
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan betapa pentingnya adanya regulasi untuk menyikapi permasalahan digitalisasi. Presiden Jokowi menilai bahwa Indonesia harus bisa lincah jika tak ingin mengalami hal serupa.
"Kita kalau gak lincah dan gak gesit mungkin juga akan mengalami hal yang sama. Itu yang sering saya takutkan itu. Maka dari itu, saya merasa pentingnya regulasi untuk segera dirumuskan," kata Presiden Jokowi.
"Teknologinya lari, regulasinya belum ada. Tapi itu juga terjadi di negara kita. Tapi negara-negara besar juga tergagap-gagap mengejar larinya teknologi yang ada utamanya teknologi digital," imbuhnya.
Presiden Jokowi Ingin Indonesia Berkaca pada Negara-negara Lain soal Masalah Digitalisasi
Presiden Jokowi sadar betul bahwa digitalisasi tengah menjadi sorotan tajam di kancah internasional. Bahkan dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menyebut ada 6 negara maju yang risau karena terlambat memiliki regulasi terkait digitalisasi.
"Saat G20 di India kemarin ada 6 negara besar, gak usah saya sebut, berbicara dan risau kelihatan sekali saya baca risau mengenai AI (Kecerdasan Buatan), dan mereka mengakui terlambat menyiapkan regulasinya," ungkap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Hentikan Aksi Pencurian di Jakut, Seorang Hansip Terluka Ditembak
Produk Dalam Negeri Jadi Fokus Presiden Jokowi untuk Hindarkan Indonesia dari Penjajahan Modern
Selain permasalahan digitalisasi, penjajahan modern yang berupa ketergantungan pada barang impor pun jadi fokus Presiden Jokowi. Maka dari itu, ia pun sangat mendorong agar produsen dalam negeri mampu menguasai pasar digital yang saat ini sedang berkembang.
"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya kena penjajah modern, jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi," ucap Presiden Jokowi.
"Mungkin awal-awal masih Rp5.000, begitu sudah masuk beli ini baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Karena sudah ketergantungan di situ," sambung Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi Ingin Indonesia Bisa Jadi Pemain, bukan Hanya Sebatas Konsumen
Presiden Jokowi pun juga mewanti-wanti agar Indonesia bisa menjadi pemain dalam kontes besar digitalisasi pasar yang saat ini sedang berkembang. Terlebih dengan adanya nilai keuntungan besar.
"Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Dan 90 persen, hati-hati barangnya barang impor, itu lebih bahaya lagi karena barangnya bukan produk dalam negari," ujar Presiden Jokowi.
"Sekali lagi, kita gak boleh hanya menjadi konsumen saja, tetapi menjadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi, yang masuk ke sana adalah produsen-produsen atau barang-barang yang diproduksi dalam negeri," lanjutnya.
Presiden Jokowi Minta Aset Digital untuk Dijaga dengan Hati-hati
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar melindungi kedaulatan digital melalui regulasi yang bisa mempertahankan kandungan dalam negeri.
"Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik," pungkas Presiden Jokowi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: