Mengintip Jumlah Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja, Berapa Ya Kira-kira?

Ilustrasi uang pesangon. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) turut mengatur besaran pesangon bagi karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam bleid di Cipta Kerja ini, besaran pesangon yang harus diberikan maksimal 9 kali upah dari pekerja. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

"Pasal 156, dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi pasal 156 dilihat, Senin (2/1/2023).

Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Hapus Libur 2 Hari dalam Seminggu, Benarkah?

Berikut pasal 156 ayat (2) mengenai ketentuan pesangon:

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a- masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tqiuh) bulan Upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;

i masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

Baca Juga: Perppu Cipta Kerja 2022: Pengusaha Dilarang PHK Buruh Hamil dan Sedang Menyusui

Dalam Perppu Cipta Kerja juga mengatur mengenai uang penghargaan masa kerja.

Aturan ini tertulis di pasal 156 ayat (2):

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,6 (enam) bulan Upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; 

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Artikel Menarik Lainnya:

• Perppu Cipta Kerja: Karyawan Nikah Sama Rekan Sekantor Gak Boleh Dipecat!
• Soal Perppu Cipta Kerja, Presiden Partai Buruh Bilang Begini
• Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Airlangga Hartarto Bilang Begini