Usai hapus bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin RON (Research Octane Number) 80 atau premium, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis RON 90 atau pertalite.
Terkait rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM pertalite karena dinilai membebani APBN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.
Ia mengatakan pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM di APBN.
Luhut mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/8/2022).
Namun, ia menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.
Luhut menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," katanya seperti dilansir Antara.
Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.
Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," lanjutnya.
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tutup Luhut.
Pemerintah sebelumnya telah menghapus BBM jenis premium melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), menetapkan bensin RON (Research Octane Number) 90 atau Pertalite menjadi JBKP menggantikan bensin RON 88 atau Premium.
Luhut acara kuliah umum dan talk show visi maritim 2045 di Universitas Hasanuddin Jumat (19/8/2022) kemarin memberi sinyal akan ada pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM pertalite.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini," kata Luhut.
Arahan itu kata Luhut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
Luhut menilai harga BBM di tanah air sangat murah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Namun, Luhut mengatakan subsidi BBM yang selama ini dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah membebani keuangan negara.
Luhut mengungkapkan Jokowi sebelumnya juga sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi BBM tak lagi bisa ditahan.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: