Lembaga Survei Jakarta (LSJ) memaparkan hasil survei terbaru terhadap pendapat publik mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasilnya, mayoritas responden menolak penundaan Pemilu dan masa perpanjangan presiden.
Peneliti Senior LSJ, Fetra Ardianto mengatakan, berdasarkan temuan survei LSJ, sebanyak 71,2% responden menyatakan tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apa pun.
“Hasil survei LSJ menegaskan bahwa mayoritas publik 71,2% tidak setuju penundaan Pemilu 2024, sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi,” kata Fetra dalam paparannya, Senin (14/3/2022).
Sementara hanya 18,6% responden yang setuju dengan adanya penundaan Pemilu 2024 dan sebanyak 10,2% responden menjawab tidak tahu alias tidak memberikan tanggapan.
Baca juga: Air dari Tempat Mandi Raja Ini Konon Bikin Awet Muda, Lokasinya Dekat Mandalika
Puas Kinerja Jokowi
Survei LSJ juga menemukan 67,4% responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Sedangkan responden yang tidak atau kurang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi hanya 28%. Sementara 3,8% menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberi tanggapan.
Survei dilakukan pada 18 sampai 28 Februari 2022 di 34 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.225 responden yang sudah memiliki KTP atau berusia 17 tahun.
Jajak pendapat dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan metode wawancara tatap muka dengan Margin of error dalam survei ini +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Hasil survei LSJ berbeda jauh dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim memiliki big data ada ratusan juta netizen atau warganet setuju Pemilu 2024 ditunda.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: