Airlangga Konsultasi dengan Aburizal Bakrie Sebelum Tunjuk Lodewijk Jadi Wakil Ketua DPR
Lodewijk Freidrich Paulus telah ditunjuk Partai Golkar menjadi Wakil Ketua DPR untuk menggantikan Azis Syamsuddin yang tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan alasan pemilihan Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR. Salah satu alasannya karena Lodewijk merupakan Sekjen Partai Golkar dan terbilang kader senior.
“Ya tentunya dari di partai politik, dari segi ranking senioritas adalah nomor dua adalah sekjen. Kedua, pak Lodewijk sudah ada berada di dalam Komisi I yang salah satunya adalah korpolhukam,” ungkap Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Dijelaskan Airlangga, sebelum menunjuk Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR, terlebih dahulu dirinya melakukan komunikasi dengan senior-senior Partai berlogo beringin ini.
Seperti melakukan pembahasan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, hingga Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jadi sudah pembahasan dengan pak Ketua Dewan Pembina Pak Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, dan juga penasihat Luhut Binsar Pandjaitan," jelas Airlangga.
Setelah itu, barulah dari hasil komunikasi tersebut di bawa ke dalam sidang harian terbatas dan rapat pleno.
“Dan ini juga dibahas di sidang harian terbatas, dan dibahas di dalam sidang pleno. Jadi berbagai pertimbangan sudah diterima,” tutup Airlangga.
Sebelumnya Partai Golkar resmi menunjuk Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR untuk menggantikan Azis Syamsuddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menyerahkan nama pergantian antar waktu anggota DPR dan pergantian Wakil Ketua DPR kepada Ketua DPR Puan Maharani.
“Kami telah konsul dengan seluruh senior Golkar, dan dalam rapat pleno tanggal 27 September kemarin Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).Fraksi PKB Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan Terkait PP 85/2021
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa pihaknya bakal mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak kepada para Nelayan di Indonesia.
Demikian disampaikan Cucun saat audiensi dengan para perwakilan nelayan, di Ruang Rapat F-PKB, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021).
"Saya apresiasi kehadiran ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita juga dulu berjuang soal cantrang kita teriak-teriak di Komisi sampai bagaimana kita melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini kita bisa lakukan secara persuasif. Kita komunikasi," ungkap Cucun.
"Ini bagian perjuangan kita semua kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian," imbuh Cucun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggi Ermarini menyesalkan bahwa desain Pemerintah terkait isu kelautan dan perikanan, tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada Nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki Pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," jelas Anggi.
Dikatakab Anggi, dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400 persen.
"Ada beberapa elemen (pada PP85/2021) yang tidak hanya naik, tetapi berubah karena sampai 400 persen yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," beber Anggi.
Senada dengan Anggi, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan, pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan.
Tentunya, dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di Pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?" ketusnya.
"Karena dengan BNBP naik, sama saja kita sedang memberikan pajak untuk pangannya rakyat,"imbuh Daniel.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa kemudian tindaklanjut dari pertemuan Fraksi PKB dengan para nelayan, Johan mengatakan akan segera melakukan komunikasi menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.
"Tentunya kami akan sampaikan ke Menteri KKP dan bahkan akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo serta Menkeu. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara," serunya.
Artikel Menarik lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: