Fraksi PKB Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan Terkait PP 85/2021

Nelayan memilah ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan Karangsong. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya bakal mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak kepada para Nelayan di Indonesia.

"Saya apresiasi kehadiran ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita juga dulu berjuang soal cantrang kita teriak-teriak di Komisi sampai bagaimana kita melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini kita bisa lakukan secara persuasif. Kita komunikasi," ungkap Cucun saat audiensi dengan para perwakilan nelayan, di Ruang Rapat F-PKB, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021).

"Ini bagian perjuangan kita semua kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian," imbuh Cucun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggi Ermarini menyesalkan bahwa desain Pemerintah terkait isu kelautan dan perikanan, tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.

Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kalau tentang posisi PKB,  tetap berpihak pada Nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki Pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," jelas Anggi.

Lanjut Anggi, dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400 persen.

"Ada beberapa elemen (pada PP85/2021) yang tidak hanya naik, tetapi berubah karena sampai 400 persen yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan,"  beber Anggi.

Senada dengan Anggi, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan, pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan.
Tentunya, dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di Pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?" ketusnya.

"Karena dengan BNBP naik, sama saja kita sedang memberikan pajak untuk pangannya rakyat,"imbuh Daniel.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa kemudian tindaklanjut dari pertemuan Fraksi PKB dengan para nelayan, Johan mengatakan akan segera melakukan komunikasi menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.

"Tentunya kami akan sampaikan ke Menteri KKP dan bahkan akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo serta Menkeu. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara," serunya.

Artikel Menarik lainnya:

• Vicky Alaydrus Dihujat Netizen Sampai Bawa-bawa Almarhum Anaknya karena Lepas Hijab
• Terdapat 3 Petugas Rutan Terbukti Melanggar Hingga Buat M Kece Dianiaya di Dalam Rutan
• Update Corona RI 29 September: Positif Tambah 1.954 Kasus, Sembuh 3.077 Orang