Warga di Aceh Barat Daya Marah Dipaksa Vaksin Covid-19, DPR: Ngapain Dipaksa-paksa

Warga di Aceh Barat Daya marah setelah merasa divaksin Covid-19. (Istimewa) / Anggota DPR Aceh. (ANTARA)

Vaksinasi yang digelar di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (28/9/2021) berujung kericuhan.

Warga setempat marah karena merasa dipaksa untuk melakukan vaksin. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan bahwa seharusnya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak perlu ada unsur pemaksaan.

Selain itu, menurutnya vaksinator juga harus mengedapankan pendekatan yang persuasif. Pemaksaan itu, kata dia, adalah strategi pemerintah yang salah dan keliru.

"Penolakan itu terjadi karena pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah yang salah dan keliru," kata Safaruddin, dikutip dari Antara, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Diduga Tak Terima Dipaksa Vaksin, Puluhan Warga Aceh Obrak-abrik Lokasi Vaksinasi

Politikus Partai Gerindra tersebut juga menuturkan bahwa petugas kesehatan seharusnya menyampaikan terlebih dahulu baik dan buruknya vaksinasi. Dengan begitu, masyarakat bisa datang untuk melakukan vaksinasi tanpa adanya paksaan.

"Harusnya petugas kesehatan menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. 'Ngapain' dipaksa-paksa," ujar Safaruddin.

Safaruddin menambahkan, vaksinator tidak seharusnya mendatangi warga dan sebaiknya vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau tempat yang lebih steril. Selain itu, bukan pula dengan cara mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.

"Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan," ujarnya.

Meski demikian, Safaruddin tetap mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 untuk memutus rantai penularan Covid-19. Namun, vaksinasi harus dilakukan secara humanis. Kedepannya, ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Alex Noerdin Bantah Perintahkan BPKAD Anggarkan Rp100 M
• Mengulas Karakter dan Sifat Zodiak Libra yang Diplomatis
• Polri Tampung Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Termasuk Novel Baswedan?