Draf naskah Kamus Sejarah Jilid I yang digagas Kemendikbud menjadi sorotan usai hilangnya nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, draf naskah Kamus sejarah tersebut disusun sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
“Draf naskah buku Kamus Sejarah Jilid I disusun tahun 2017. Ini jelas sebelum masa jabatan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim,” kata Hilmar, Rabu (21/4/2021).
Ia menyatakan proses penyusunan Kamus Sejarah Jilid I dimulai tahun 2017. Akan tetapi belum rampung lantaran begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak tahun 1990.
“Penyusunan dimulai tahun 2017 namun belum selesai karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. Karena pada saat itu tahun anggaran sudah berakhir, sebagai pertanggungjawaban kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format pdf,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hilmar menyampaikan, komitmen Kemendikbud untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan akan terus melakukan penyempurnaan dengan melibatkan organisasi masyarakat seperti PBNU.
Baca Juga: Viral Pria Tanya Kepanjangan SD ke Anak-Anak, Jawabanya "Sekolah Dihapus"
“Untuk memastikan isu ini tidak berlarut, saya sudah instruksikan untuk menurunkan semua buku yang terkait sejarah modern sampai ada penyempurnaan yang lebih cermat,” bebernya.
“Tim pengkoreksi akan dibentuk dengan melibatkan organisasi yang turut membangun negara ini, termasuk dengan Nahdlatul Ulama (NU),” imbuhnya.
Di sisi lain, Hilmar menekankan bilamana pihaknya tidak ada niatan untuk menghapus bagian sejarah yang sangat penting.
“Tidak ada niatan untuk menghapus bagian sejarah yang sangat penting. Di dalam draf buku kamus tersebut, sudah dimuat informasi tentang pendirian Nahdlatul Ulama dan disebutkan juga signifikansi KH. Hasyim Asy’ari pada beberapa halaman,” tandasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: