Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar memastikan, masyarakat di 47.030 desa sudah menerima manfaat dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Sementara itu, jumlah desa yang anggaran dana desanya sudah ditransfer pemerintah pusat jumlahnya dilaporkan mencapai 63.029 desa, se-Indonesia.
"Jadi 63.029 desa merupakan 84% dari 74953 desa, basis data kita adalah 63.029 desa. Kemudian dari 63.029 desa yang sudah ada uangnya, yang sudah disalurkan 47.030 desa, itu setara 74.60% yang sudah menyalurkan dana BLT ke masyarakat," ujar Abdul Halim dalam video conference, Rabu (27/5/2020).
Abdul Halim memastikan, grafik penyaluran BLT Dana Desa terus bergerak positif. Artinya, ketika momen Lebaran sekalipun, penyaluran BLT tersebut tetap berjalan.
"Kalau kita lihat, Musdes-sus (Musyawarah Desa Khusus) dengan penyaluran jaraknya pendek, misalnya 23 Mei 2020, 44.035 ribu desa yang salur, terus Lebaran 24 Mei dan tanggal 25 Mei dan hari ini itu naik dari 44.035 ribu desa menjadi 47.030, hampir tiga ribu kenaikan, ini suatu hal yang membahagiakan terkait komitmen kepala desa untuk memberikan hak-hak warga desa yang sudah didata dari Musdes-sus dan berhak mendapatkan BLT dari dana desa," tuturnya.
Sementara itu, untuk ditingkat Kabupaten/Kota, Abdul Halim memastikan saat ini sudah ada 109 Desa yang sudah 100% tersalurkan. Kemudian 138 Kabupaten/Kota yang sudah 75-90% yang tersalurkan.
"Meski demikian, masih ada 38 desa yang masih 0%, yang 0% ini beberapa terkendala sudah cek di lapangan, salah satunya di NTT itu kepala desanya banyak yang baru dilantik, kemudian belum menyusun APBDES, jadi itu kendala yang sifatnya mendasar sehingga banyak 38 Kabupaten/Kota belum cair sama sekali," jelasnya.
"Ada juga karena koordinasi yang cukup jauh, jadi antar desa yang jauh sehingga membutuhkan biaya, dan waktu yang tidak ringan, seperti Papua, Papua barat masih mendominasi yang masih kosong, Kaltim Mahakam karena geografis, Nias Sumatera Utara sama juga, masih nol Kalimantan Barat bupatinya PLH belum bisa memenuhi syarat pencairan dana," lanjut Menteri.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: