Pada 2027, Transjakarta Prioritaskan Transformasi Layanan Melalui Digitalisasi

Ilustrasi armada Transjakarta. (Instagram/@pt_transjakarta)

INDOZONE.ID - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memprioritaskan transformasi layanan dan operasional pada 2027 melalui digitalisasi, penguatan tata kelola perusahaan, serta prinsip keberlanjutan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, yakni Welfizon Yuza, pada saat ditemui di Jakarta.

“Fokus pada transformasi layanan dan operasional melalui digitalisasi dlayaan penguatan tata kelola perusahaan,” kata Welifzon, seperti INDOZONE sadur dari Antara, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan Transjakarta juga menyiapkan optimalisasi aset fisik dan nonfisik, yang mencakup Open Top Tour of Jakarta, Jakarta Skyfan Run, serta aktivasi halte ikonik.

Baca juga: Kerja Sama Kemnaker–Transjakarta Buka Peluang Lapangan Kerja di Sektor Transportasi

“Program yang akan kami lakukan adalah optimalisasi pemanfaatan aset fisik dan nonfisik,” ujar Welfizon.

Transformasi layanan Transjakarta itu, kata dia, juga menjadi tanggapan atas usulan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang meminta agar PT Transjakarta mencari terobosan baru untuk menekan beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan masyarakat masih membutuhkan subsidi transportasi publik. Namun, Transjakarta tetap perlu memperkuat inovasi agar beban APBD tidak terus bertambah. 

Menurut dia, subsidi Transjakarta mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Oleh karena itu, dia meminta agar jajaran direksi Transjakarta menyusun strategi pendapatan tambahan, tanpa mengurangi manfaat layanan bagi warga.

Baca juga: Transjakarta Kerahkan Shuttle Bus Hari Ini, Angkut Penumpang Tertahan di Stasiun Bekasi Timur

“Saya memberikan tantangan kepada direktur utama Transjakarta untuk menyampaikan ide atau program yang baik untuk mengurangi angka subsidi yang sampai sekarang masih besar,” tutur Dimaz. 

Dia pun berharap terdapat penguatan strategi non-tiket atau non-farebox. Dengan begitu, kualitas layanan Transjakarta tetap terjaga tanpa sepenuhnya bertumpu pada subsidi APBD.

“Pengurangan subsidi itu harus tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak terbebani,” ungkap Dimaz.

Lebih lanjut, dia memandang perlunya mengkaji opsi kenaikan tarif Transjakarta secara hati-hati. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil.

Dia menegaskan kenaikan tarif bukan merupakan keputusan final, dan langkah tersebut hanya salah satu opsi untuk mengurangi beban subsidi.