Kemendagri Paparkan Capaian Triwulan I 2026, Perkuat Sinergi Daerah hingga Kendali Inflasi

Mendagri Tito Karnavian memaparkan capaian Kemendagri saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ist)

INDOZONE.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah capaian strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang triwulan I tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian utama adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. 

Forum ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden, dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintahan.

Kemendagri juga terlibat aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Upaya tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) percepatan, pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, serta layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Kasatgas Tito Targetkan Pengungsi Pascabencana Sumatera Tak Lagi Tinggal di Tenda Sebelum Lebaran

Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kemendagri mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kemendagri juga melakukan pembinaan kepada kepala daerah, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan dan memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. 

Selain itu, pengaturan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran dilakukan untuk menjaga optimalisasi pelayanan publik.

"Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya," ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, Kemendagri mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 97,64 persen. Sementara itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan telah mencapai 98,68 persen, mencerminkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah, mulai dari pengawalan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan: Mending Uangnya Bikin Rakyat Kenyang daripada Dikorupsi

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Selain itu, Kemendagri turut mendukung berbagai program strategis lain seperti pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, serta Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Dukungan juga diberikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Dari sisi anggaran, hingga 29 Maret 2026 realisasi belanja Kemendagri tercatat mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu sebesar Rp7,82 triliun.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat lainnya. Forum dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.