Sebanyak 5.700 Desa di Indonesia Belum Masuk Listrik, Kini Jadi Target 2030

Ilustrasi desa di Indonesia yang belum masuk listrik. (Gemini AI)

INDOZONE.ID - Fakta mengejutkan tersiar dari balik megahnya Tanah Air berkaitan dengan permasalahan pemerataan listrik. Ternyata masih ada sebanyak 5.700 desa yang hingga kini belum teraliri listrik.

Pemerintah melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menargetkan akan menjangkau sebaran listrik pada ribuan desa tersebut sampai dengan tahun 2030 mendatang. 

Menanggapi hal tersebut, sejumlah energi dan ekonomi di Kalimantan Timur memberikan penilaian mereka.

Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT MIgas) Balikpapan, Dr Andi Jumardi membenarkan jika di Kalimantan Timur masih terdapat wilayah yang belum masuk listrik dengan baik. Padahal masyarakat sangat membutuhkan listrik.

Baca juga: Audi A4 Akan Kembali Hadir dengan Mesin Listrik dan Gunakan Model Desain Audi TT

"Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Andi seperti dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Program pemerintah yang ingin mengaliri listrik ke wilayah-wilayah terpencil itu dinilai Andi merupakan program yang baik. Andi menyebut, program ini menunjukan jika pemerintah ingin membuat masyarakat terpencil juga menikmati listrik.

"Dalam asta cita itu, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi energi. Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user. Target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya," ungkapnya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saipul mengatakan target elektrifikasi desa bukan hanya urusan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. 

Menurutnya, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menjadikan energi sebagai prioritas dalam asta cita.

"Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan," kata Saipul.

"Energi harus tersedia, bisa diakses, terjangkau harganya, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensinya," sambungnya.

Dia juga menilai target yang dipatok pemerintah dalam hal ini Menteri Bahlil masih dalam batas realistis sepanjang didukung data valid, perencanaan matang dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar instansi. 

Untuk itu, dia menilai pemerintah daerah dan perusahaan besar di setiap wilayah harus ikut berperan aktif dalam mendukung program ini.

Baca juga: Diskon Tarif Listrik Dihapus Tahun 2025: Pemerintah Mengonfirmasi Kebijakan Baru

Lebih lanjut, Saipul menegaskan bahwa ketersediaan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar bahkan sudah sejajar dengan layanan pendidikan dan akses internet

"Transformasi digital tidak bisa berjalan tanpa listrik. Pemerintah harus menyediakan kedua hal itu, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dari negara lain yang sudah bertransformasi menuju era digital," ujarnya.

Sedangkan Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo menyoroti badan usaha milik negara dalam hal ini PLN. Dia mengatakan PLN kini harus berani berinvestasi lebih besar agar bisa mensukseskan hal tersebut.

"Ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan. PLN harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. Jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak," kata Purwadi.

Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia sempat mengungkap jika masih ada sebanyak 5.700 desa yang belum teraliri listrik. Bahlil menyenut jika desa itu kini menjadi target pemerintah.

"Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan," kata Bahlil sebelumnya.