Profil Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang Diundang Prabowo sebagai Calon Menteri

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (Photo/ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

INDOZONE.ID - Pada hari Senin (14/10/2024), Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. diundang oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto sebagai calon menteri pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang. 

Dihubungi pukul 6 Senin malam, sosok Imam Besar Istiqlal hadir di pertemuan tersebut menggunakan pakaian batik. Selepas pertemuan, Nasaruddin bertemu dengan awak media untuk menanyakan perihal diskusi tersebut. 

"Saya betul-betul sangat surprise. Saya gak nyangka dan saya kaget dan saya gak pernah membayangkan," ujar Nasaruddin Umar. 

Pada saat ditanya oleh media posisi apa yang akan diamanahkan kepada Nasaruddin, ia tidak menjawab dan mengatakan bahwa Prabowo nanti yang akan menjelaskan pertanyaan tersebut.  

"Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional," ujar Nasaruddin. 

"Akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu bapak nanti pada periode yang akan datang," tambah Nasaruddin. 

Baca Juga: Profil Yusril Ihza Mahendra, Calon Menko Polhukam dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Lantas siapa Nasaruddin Umar? Simak profil lengkapnya berikut.

Profil K.H. Nasaruddin Umar 

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. merupakan tokoh Islam Indonesia yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959.

Nasaruddin menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Syari’ah  IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1984. 

Kemudian, beliau melanjutkan program S2 dan S3 di IAIN Hidayatullah Jakarta dari tahun 1990 hingga 1998 dengan disertasi "Perspektif Jender Dalam Alquran". 

Tidak hanya itu, rekam jejak akademik Nasaruddin juga tertulis sebagai visiting student di Mc Gill University, Kanada di tahun 1993-1994 dan Leiden University, Belanda di tahun 1994/1995.