Lebih Banyak dari Gelombang Delta, Pemprov DKI Tambah 22 Ribu Tempat Tidur di RS Covid-19

Petugas mendorong alat ultra violet saat menyiapkan ruangan perawatan pada Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempersiapkan sebanyak 22 ribu tempat tidur untuk menampung pasien Covid-19 di rumah sakit. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus yang terus meningkat. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan tambahan 22 ribu tempat tidur tersebut lebih banyak dari penambahan saat lonjakan kasus akibat varian Delta pada pertengahan tahun 2021. 

"Kemarin kan kita 11 ribu (tempat tidur) siap. Kita bahkan akan mempersiapkan sampai 22 ribu, Insya Allah. Kalau memang dibutuhkan, kita siap," ucapnya di Balai Kota DKI, Selasa (8/2/2022). 

Sementara itu, mantan Anggota DPR RI ini memaparkan bahwa hingga kini keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta telah terisi 63 persen. Sedangkan ICU sebanyak 34 persen. 

"Jumlahnya dari yang terpasang 5.518 (tempat tidur), terpakai 3.631. ICU dari 740 terpakai 254 (tempat tidur)," tandas Riza Patria. 

BACA JUGA: Anies: Kenaikan Omicron Sangat Signifikan, Tapi Tingkat Keparahannya Tidak Tinggi

Adapun sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut saat ini penambahan kasus harian Covid-19 sudah lebih tinggi dari puncak kasus harian ketika terjadi gelombang varian Delta. 

Hal tersebut terjadi pada 6 Februari lalu, kasus baru harian di Jakarta sebanyak 15.825 kasus. Angka itu lebih tinggi dibanding puncak kasus baru pada Juli 2021, yakni 14.619 kasus. 

"Jadi, kemarin angka kasus COVID-19 harian sudah melampaui puncak kasus harian di bulan Juli. Ini artinya penularan sangat cepat," ujar Anies.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kata Iwan Fals Soal Usulan Luhut Lansia Tak Keluar Rumah Cegah Omicron
• Hasil Tes Antigen Sudah Negatif Covid-19, Siti Badriah dan Suami Tetap Isoman
• Cegah Lonjakan Omicron, Kemenag Kembali Atur Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan