PDIP kembali Kritik Anies, Mulai dari UMP hingga 6 Program Tak Dijalankan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi ratusan massa buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balaikota Jakarta, Senin (29/11/2021). (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga mengungkapkan akan ada revisi ketiga nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang belum lama ini telah direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Kabar tersebut pun diungkapkan Pandapotan setelah dirinya menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah. 

"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi," ucapnya dalam acara laporan akhir tahun fraksi PDI-Perjuangan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021). 

Dikarenakan munculnya ketidakjelasan terkait nilai UMP itu, ia menilai, Anies hanya membuat gaduh masyarakat. Pasalnya, sejak diumumkannya besaran UMP yang baik 5,1 persen itu muncul perdebatan antara pengusaha dan buruh 

"Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya. Kenapa begitu, karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh," terangnya. 

Menurut Pandapotan, terdapat pengusaha yang mampu untuk mengikuti aturan kenaikan UMP sebanyak 5,1 persen itu. Kendati demikian, ada pula pengusaha yang menolak angka kenaikan tersebut. 

Baca juga: Wagub DKI Sebut Pengusaha Tak Keberatan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua tenaga kerja," tandas Pandapotan. 

Seperti diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP yang semula 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp225.667 setelah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

6 Program Tak Dijalankan Anies

Sementara itu, masih di acara yang sama, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mencatat setidaknya ada sebanyak 6 program yang tidak dijalankan dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama kepimpinannya 4 tahun belakangan hingga akhir tahun ini. 

“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

Menurut Gembong, hingga akhir tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali, padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibukota. 

Justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga 411 M pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut. 

"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, hanya berdebat soal istilah. Mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi apapun dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," terangnya. 

Sementara itu, terkait Rumah DP 0, hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja atau hanya sebesar 0,3 persen dari total target di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Anies berhasil dicetak sebanyak 281.812 UMKM tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah itu, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan. 

Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan juga menyebutkan masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan, yakni seperti Pembangunan LRT, Rehabilitasi Total bangunan Sekolah, dan pemaksaan penyelenggaraan Formula E. 

“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” tandas Gembong.

Artikel Menarik Lainnya :

• Bela Anies Soal Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Gerindra: Pasti Pakai Kajian Lengkap

• Doddy Sebut Vanessa Hamil Duluan Sebelum Nikah, Ini Tanggapan Ayah Bibi

• UMP DKI Naik 5,1 %, Wagub DKI: Demi Kepentingan Masyarakat